CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengambil langkah tegas dalam efisiensi anggaran dengan memangkas berbagai pos belanja, termasuk perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga 70 persen, DPRD 50 persen, serta anggaran publikasi media sebesar 50 persen.
Langkah ini dilakukan guna mengalokasikan dana ke program-program prioritas yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Walikota Cilegon, Robinsar, menegaskan bahwa efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden serta upaya Pemkot Cilegon dalam membayar utang dan memastikan anggaran tersalurkan ke sektor yang lebih produktif.
“Ini memang instruksi dari Pak Presiden, berapa efisiensi yang dilakukan. Selain efisiensi, kita juga harus membayar utang, harusnya lebih dari itu,” ujar Robinsar saat ditemui awak media di Aula Setda Kota Cilegon, Kamis (20/3).
Meskipun ada pemangkasan anggaran, Robinsar menegaskan bahwa pembangunan di Cilegon tidak akan terhenti.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dana hasil efisiensi, kata dia, akan dialokasikan kembali untuk proyek infrastruktur dan program kerja yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
“Nggak, nggak, nggak. Justru dana yang sudah kita kumpulkan dari efisiensi ini akan kita relokasikan untuk pembangunan. Jadi bukan berarti kita berhenti membangun, tapi kita lebih fokus pada pembangunan yang benar-benar dibutuhkan dan janji kerja kami,” tuturnya.
Sejauh ini, Pemkot Cilegon telah melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp50 miliar. Namun, Robinsar menyebutkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah seiring dengan evaluasi yang sedang dilakukan.
“Belum final, kita masih dalam proses. Nanti akan ada press conference untuk mengumumkan total anggaran yang berhasil dipangkas. Bisa jadi ada tambahan beberapa miliar lagi,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret efisiensi anggaran adalah pengurangan belanja perjalanan dinas yang dinilai tidak terlalu mendesak.
Selain itu, Pemkot Cilegon juga menerbitkan surat edaran terbaru, tertanggal 20 Maret 2025, yang menekankan kepatuhan dan optimalisasi layanan publik dilingkungan pemerintahan.
