CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap menjaga kinerja meskipun anggaran mengalami pemangkasan akibat efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurutnya, kebijakan efisiensi yang juga diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja OPD. “Nggak boleh jeblok (kinerja turun), tidak ada alasan ketika anggaran dipangkas,” kata Sokhidin, Kamis (13/2).
Sokhidin menegaskan bahwa edaran tersebut tidak seharusnya mengganggu jalannya pemerintahan. Presiden, kata dia, memiliki tujuan jelas dalam kebijakan ini, termasuk penghematan anggaran yang akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan renovasi sekolah.
“Seharusnya tidak harus mengganggu kinerja, meskipun tidak ada anggaran, karena ini instruksi Presiden. Jadi intinya, Pak Presiden ini ingin melakukan penghematan dengan tujuan bahwa, di samping untuk MBG, itu juga untuk renovasi sekolah,” ujarnya.
Sokhidin juga menekankan bahwa OPD harus tetap menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berinovasi agar defisit anggaran yang terjadi pada 2024 bisa diatasi.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Menggali sumber potensi? Pasti harus digali. Dan berinovasi? Ya, pastilah. Tidak ada alasan anggaran dipangkas itu,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa setelah walikota baru dilantik, DPRD bersama Pemkot Cilegon akan segera membahas penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ketika walikota baru rencana Maret, kita akan bahas APBD penyesuaian. Rencana mau dipercepat atau mau langsung APBD perubahan,” ujarnya.
Kemudian Sokhidin menegaskan bahwa efisiensi ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang wajib disesuaikan oleh daerah.
“Itu adalah kebijakan Pak Presiden untuk penghematan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, tentunya daerah wajib menyesuaikan. Ini kan program dari Pak Prabowo langsung. Kita juga sedang mulai menggarap penyesuaiannya seperti apa, karena ini adalah Inpres, jadi wajib,” terangnya.
