SERANG, BANPOS — Persoalan pengangkatan status tenaga honorer di Kabupaten Serang mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin. Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang harus bisa berkomitmen penuh dalam merealisasikan tuntutan para honorer yang menginginkan agar segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu tahun ini.
Karena, kata Muhibbin, langkah tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. “Pemerintah Kabupaten Serang harus memiliki tekad kuat untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu,” katanya pada Kamis (16/1).
Kemudian Muhibbin memastikan, Fraksi Gerindra berkomitmen akan mengawal kebijakan itu sampai benar-benar direalisasikan. Namun dalam proses pengangkatannya dia mengingatkan pemerintah supaya mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.
Hal itu supaya program-program kerja pemerintah tidak terganggu dan dapat terlaksana dengan optimal. “Kami di DPRD, khususnya Fraksi Gerindra, terus mengawal agar kebijakan ini dapat dijalankan secara berimbang. Artinya pengangkatan tenaga honorer harus dilakukan tanpa membebani APBD secara berlebihan, sehingga program-program prioritas lainnya tetap dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ketua Fraksi Gerindra itu mengaku bahwa dirinya bisa memahami bagaimana perasaan para pegawai honorer yang nasibnya sampai dengan saat ini belum ada kepastian. Oleh karena itu dia berpesan kepada mereka untuk bisa sedikit bersabar terhadap proses yang saat ini tengah diperjuangkan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kami memahami bahwa banyak di antara tenaga honorer yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan kepastian. Namun, kami meminta kesabaran dari PPPK paruh waktu sambil menunggu proses penganggaran dalam APBD Kabupaten Serang yang terus kami kawal dan optimalkan,” ucapnya.
Di sisi lain, Muhibbin mengapresiasi langkah awal pemerintah Kabupaten Serang yang telah melakukan pendataan tenaga honorer secara komprehensif. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa 6000-an tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK adalah tenaga honorer yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki kontribusi nyata dalam pelayanan publik.
Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan alokasi anggaran yang transparan dan realistis dalam mendukung pengangkatan PPPK. “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk PPPK diprioritaskan tanpa mengorbankan program-program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, kami akan terus bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendukung penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang diangkat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Muhibbin menyampaikan harapannya agar kebijakan pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para tenaga honorer di Kabupaten Serang. “Kami percaya bahwa dengan pengelolaan yang baik, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan para honorer, tetapi juga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Serang,” tandasnya.
Sebelumnya, ribuan pegawai honorer lintas OPD se-Kabupaten Serang mengepung kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang di Jalan Veteran No.1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang pada Rabu (15/1). Hal itu dilakukan dalam rangka mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk dapat segera mengangkat status kepegawaian mereka dari honorer menjadi PPPK penuh waktu di tahun ini.
Wakil Ketua Forsitas Kabupaten Serang, Aat Supriatna, mengatakan bahwa semua pegawai honorer se-Kabupaten Serang yang mengikuti aksi kali ini memiliki tuntutan yang sama yakni pengangkatan status menjadi PPPK penuh waktu. Dan tuntutan itu, katanya, tidak bisa diganggu gugat.
“Kami dari honorer OPD se-Kabupaten Serang tuntutannya PPPK penuh waktu tidak ada yang lain, tidak mau R2 atau R3 pokoknya PPPK penuh waktu titik,” tegasnya.
Supiatna mengaku menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mampu menuntaskan persoalan pegawai honorer di Kabupaten Serang. Dia pun membandingkan dengan Kabupaten Lebak yang PAD-nya tidak lebih besar dari Kabupaten Serang namun mampu menuntaskan persoalan itu.
“Nggak usah sama Tangerang atau Cilegon. Kabupaten Lebak wilayah teritorialnya itu lebih besar, PAD-nya lebih kecil tapi bisa membuka kuota lebih banyak dari Kabupaten Serang,” terangnya.
Supiatna menegaskan, dia dan rekan-rekan honorer lainnya akan terus memperjuangkan tuntutan mereka itu sampai benar-benar terealisasikan. “Kami akan tetap bertahan di sini, apapun yang terjadi supaya apa yang kami inginkan ini bisa terjadi,” ucapnya. (TQS)
