Pemerintah perlu segera menghentikan proyek ini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Masyarakat yang terdampak harus mendapatkan kompensasi yang layak dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan.
Proyek-proyek strategis nasional seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok kepentingan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Selain karena permasalahan pembebasan lahan yang diduga dibeli di bawah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga pasar, proyek pembangunan itu pun, menimbulkan kerugian bagi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayannya.
Sejumlah masyarakat sekitar PIK 2 melalui media sosial menyatakan bahwa tegas untuk menolak Pembangunan PIK 2, pembangunan yang direncanakan untuk dijadikan sebagai investasi itu justru malah membuat merugikan masyarakat.
Mereka berharap dengan adanya seruan aksi untuk menolak PIK 2 tersebut, pemerintah dapat mengkaji kembali untuk terus melanjutkan Pembangunan Strategis Nasional Tersebut. Maka seyogyanya, pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakat tersebut, dan membuktikan bahwa pemerintah ada untuk melayani masyarakat.
