CILEGON, BANPOS – Program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga Warga (Salira) Tahun Anggaran (TA) 2024 dinilai berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan swadaya yang mencapai Rp70 juta per kecamatan.
Pelaksana tugas Badan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappedalitban) Pemkot Cilegon, Syafrudin mengatakan bahwa capain ini berdasarkan progres pada laporan Triwulan I TA 2024.
“Selain meningkatnya angka swadaya, pada Program Salira ini juga berhasil mengakomodir para pekerja dari warga setempat dengan rata- rata jumlah pekerja mencapai 300 orang per kecamatan,” ujar Syafrudin kepada Banten Pos di kantornya, Selasa (10 Desember 2024).
Syafrudin yang juga Assda III mengungkapkan bahwa nilai positif lainnya dari Program DPWKEL Salira adalah keterlibatan pekerja lokal yang mendapatkan upah dengan rata- rata Rp400 juta untuk para pekerja di setiap kecamatan.
Untuk diketahui, Pemkot Cilegon berupaya untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan dengan berbagai program. Maka dari itu sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Cilegon mengalokasikan memberikan anggaran sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan atau disingkat dengan nama DPWKel.
E-Paper BANPOS Terbaru
Adapun tujuan dari Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) yakni Pertama, Meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan Kelurahan, dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
Kedua, Meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan Kecamatan, dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
Ketiga, Terciptanya Koordinasi, partisipasi, Hubungan Sosial dan rasa tanggung jawab yang baik diantara Kelompok Masyarakat dan Kelurahan di dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya
Keempat, Mendorong percepatan pemerataan pembangunan yang dilakukan melalui pola pembangunan partisipatif berbasis wilayah dan penanggulangan kemiskinan di Wilayahnya