Dengan demikian, menurutnya, untuk menekan angka kemiskinan, Pemprov Banten harus berfokus pada dua hal utama.
“Pertama, kebijakan redistribusi pendapatan harus diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata. Kedua, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali harus dikelola melalui program-program yang lebih efektif, seperti pendidikan dan pengendalian populasi.”
Selain itu, ia menambahkan bahwa pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga lapangan kerja yang diciptakan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan kebijakan yang mampu menekan ketimpangan, target penurunan angka kemiskinan di Banten akan sulit tercapai.”
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Banten dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan, namun pertumbuhan ini dianggap masih kurang merata di berbagai kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
E-Paper BANPOS Terbaru
Sebagai pengamat ekonomi, Resha merekomendasikan agar Pemprov Banten memperkuat program-program yang dapat menekan ketimpangan pendapatan, seperti penguatan program ekonomi masyarakat dan program pemberdayaan di tingkat pedesaan.
“Tanpa kebijakan yang tepat dan terarah, ketimpangan hanya akan semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat Banten,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian pertumbuhan penduduk, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus terus berupaya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengelola laju pertumbuhan penduduk agar tidak memperparah kemiskinan. Hanya dengan kebijakan yang tepat, Banten dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakatnya,” pungkas nya.(ENK)
