“Sepengetahuan saya jadi anggota dewan beberapa kali ini ya berubah tapi tidak terlalu banyak. Karena masih banyak warga masyarakat kita di kota industri tapi masih banyak penganggurannya, angka kemiskinan juga masih ada, tapi korelasinya agak kurang pas ketika kota industri tapi jalannya gelap, tidak memperlihatkan penerangan yang baik sementara mereka industri bisa hidup menggerogoti alam yang ada di Kota Cilegon dan menikmati hasilnya terutama KS Grup,” kata Rahmatullah kepada BANPOS, Kamis (25/4).
Dikatakan Rahmatullah banyaknya industri di Kota Cilegon belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat Cilegon.
“Tetapi hari ini Cilegon gelap gulita tidak menunjukkan kota industri yang terang benderang ini menjadi tanggung jawab siapa? Antara pemerintah dengan para pelaku industri karena di Purwakarta ada Krakatau Steel yang gelap gulita, jalan hancur dan penerangan juga mati, perumahan juga sudah tidak layak bahkan berbahaya dan tidak nyaman warga. Ini perlu ada sikap ketegasan dari kepala daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke 25 ini supaya beliau sebagai kepala daerah harus bisa menenangkan dan menyenangkan serta menyamankan warga masyarakatnya,” tuturnya.
Ia menyarankan Pemkot Cilegon memanggil industri untuk menyelesaikan persoalan yang ada selama ini.
“Panggil para pelaku industri duduk bersama dengan pemerintah dan DPRD apa yang harus dilakukan secara bersama-sama jangan cuma hanya jalan JLS yang rusak lalu minta bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun pelaku industri yang menggunakan fasilitas itu tetapi disisi lain ada kota yang gelap gulita yang tidak diperhatikan hanya jawaban-jawaban yang ngga pernah diterima oleh warga saya, konstituen saya, yang itu justru harus diperjelas dan dipertegas supaya Cilegon makin kedepan makin layak huni, layak pakai, layak hidup, layak mencari pekerjaan dan pendidikan,” paparnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Selain itu, Rahmatullah juga menyinggung APBD Cilegon yang belum terkelola dengan baik.
“Memang pendapatan dari tahun ke tahun meningkat sekalipun dengan peningkatan APBD nya tidak diimbangi dengan khas daerah sesuai dengan rencana ketika pendapatan nya Rp2,3 triliun yang dibagi dalam per triwulan nya harus sesuai dengan standby flow atau cash flow nya yang pas bahkan di pertengahan semester I cash flow di pemerintah daerah terutama di BPKPAD sempat kehilangan alokasi untuk mengatur kebijakan-kebijakan keuangan, kebijakan moneter nya untuk alokasi-alokasi yang sudah direncanakan dengan DPRD di 2024 ini,” katanya.
