Usulan Tiga Periode Al Muktabar Disoal

“Anggaran yang sudah digelontorkan di dua RS itu sudah ratusan miliar rupiah, tapi sampai saat ini belum difungsikan. Sementara untuk infrastruktur, meski anggaran dari APBD Banten cukup besar setiap tahunnya, tapi masih banyak jalan di wilayah pedesaan yang rusak parah,” terangnya 

Kaitan soal program penanganan jalan rusak di wilayah pedesaan, Al Muktabar menurut Uhadi hanya fokus kepada kuantitas. Tapi kualitas pembangunan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan tidak dimaksimalkan.  

“Kita tahu setiap tahunnya program PSU ada ribuan titik. Tapi nyatanya pembagiannya tidak merata. Di Banten sendiri, faktanya masih ada desa yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal. Harusnya ini menjadi titik fokus Pak Al Muktabar dalam mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal lewat sentuhan peningkatan infrastruktur,” keluhnya.

Uhadi menegaskan, intervensi infrastuktur harusnya bisa dilakukan oleh Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten. Jika pemerataan dan skala prioritas pembagian program PSU untuk desa serta program intervensi infrastruktur secara khusus dilakukan, persoalan jalan rusak bisa diatasi dalam waktu cepat.

“Saya berharap kejadian ini tidak berulang ke depannya. Makanya sekali lagi saya meminta kepada DPRD Banten, agar lebih selektif dalam mengusulkan nama Pj Gubernur Banten ke Mendagri, salah satunya dengan meminta pandangan dari para pihak,” imbuhnya. 

Senada dikatakan Sekjen DPD Apdesi  Banten Rafik Rahmat Taufik. Menurutnya, DPD Apdesi Banten akan berkomunikasi ke DPP Apdesi, agar memfasilitasi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan menyampaikan agar tidak terlalu terburu-buru menanggapi usulan dari DPRD Banten soal Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten untuk ke tiga kalinya.

“Kebetulan kami terkomunikasi langsung ke Pak Tito (Mendagri), karena Pak Tito juga dewan pembina di Apdesi. Kami akan temui beliau melalui DPP Apdesi dan mengkomunikasikan langsung kaitan hal ini,” pungkasnya.

Senada diungkapkan Wakil Ketua Himpunan Aktivis Pembentukan Provinsi Banten, TB Hadi Mulyana. Menurutnya, semestinya DPRD meminta masukan dari masyarakat. Meski demikian, pihaknya melihat kinerja Al Muktabar sudah mampu menjalankan fungsinya dengan baik.