Rencana Anggaran Perabot Setda Kabupaten Lebak Setengah Anggaran Bansos

LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berencana melakukan pengadaan alat rumah tangga untuk Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp2,4 miliar. Nilai pengadaan tersebut, hampir setengah dari anggaran Bantuan Sosial di Lebak bernama Program Lebak Sejahtera.

Diketahui, pada SIRUP LKPP pengadaan itu bernama Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), milik Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Nilai anggaran tersebut sebesar Rp2.476.192.800. Adapun pengadaannya berupa TV LED, Kursi Sofa, TV LED, Vidio Wall, Vidio Wall, Bracket Vidio Wall, dan Kipas Angin Dinding.

Pengadaan itu dilaksanakan melalui mekanisme e-Purchasing atau melalui e-katalog. Adapun pengadaan dilaksanakan pada Januari 2024 hingga Desember 2024.

Besaran anggaran tersebut berdasarkan informasi yang didapat BANPOS, setara dengan setengah anggaran Bansos Program Lebak Sejahtera pada tahun 2024. Hal itu berdasarkan keterangan dari Dinsos Kabupaten Lebak.

“Sekitar Rp5 miliar (anggaran Program Lebak Sejahtera),” kata Kepala Dinas Sosial Lebak, Eka D. Putra, saat dikonfirmasi BANPOS terkait anggaran yang disediakan untuk Program Lebak Sejahtera Tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Perempuan Lebak, Siti Nuraeni, mengatakan bahwa angka fantastis tersebut seharusnya lebih diutamakan kepada kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Lebak.

“Sangat tidak efektif, pasalnya bukan untuk kepentingan yang sifatnya urgent. Bisa dikatakan itu kebutuhan sekunder yang seharusnya tidak terlalu diprioritaskan,” kata Nuraeni kepada BANPOS.

Ia pun mempertanyakan bagaimana nilai tersebut bisa lolos untuk menganggarkan perabotan, padahal masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di Lebak seperti angka kemiskinan ekstrem, penerangan di jalan raya dan lain sebagainya.

“Jangan lupa uang Rp2,4 miliar itu dari rakyat, kan lucu buat beli sofa yamg tidak sama sekali urgent untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

Ia pun mengimbau kepada Pemkab Lebak, untuk dapat menyusun anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Saat ini, ‘mempercantik’ wajah pemerintahan tidak terlalu urgent, lantaran taraf kehidupan masyarakat yang masih banyak di bawah rata-rata.