SERANG, BANPOS – Menyikapi situasi politik saat ini, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten menggelar unjuk rasa ‘Taubat Demokrasi’ pada Jumat (9/2).
Unjuk rasa tersebut diselenggarakan di sekitaran Alun-alun Kota Serang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.
Ada beberapa hal yang menjadi sorotannya, namun yang paling utama disampaikan adalah perihal pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam aksinya, para mahasiswa itu mengawali unjuk rasa dengan berjalan jongkok mundur.
Hal itu mereka lakukan, sebagai simbol mundurnya demokrasi yang mereka nilai telah mengalami kemunduran.
E-Paper BANPOS Terbaru
Barulah setelah itu sejumlah orator menyampaikan aspirasinya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Banten, Emar Muamar dalam orasinya menyampaikan pentingnya pentingnya pemerintah kembali pada prinsip dasar demokrasi dan semangat reformasi.
Prinsip demokrasi dan semangat reformasi yang dimaksud adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
“Oleh karena itu KAMMI menyerukan agar pemerintah dan penyelenggara Pemilu 2024 melakukan taubat, memperbaiki diri, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan proses Pemilu berjalan secara adil dan transparan,” ujarnya.
Kemudian ia pun juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama aktif mengawasi jalannya Pemilu yang dilaksanakan di tahun ini, agar Pemilu benar-benar berjalan dengan adil dan transparan.
“Dengan partisipasi masyarakat diharapkan tindakan-tindakan yang merugikan demokrasi dapat dihindari, dan upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi bisa lebih efektif dilakukan,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua KAMMI Cabang Serang Roja Rohmatullah dalam orasinya menyerukan agar civitas akademika kampus turut ambil peran dalam menjaga demokrasi bangsa.
“Kami mengajak kepada seluruh civitas akademik seluruh Indonesia untuk bersama menyuarakan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang tidak baik-baik saja. Hentikan intimidasi pemerintah serta agar menjaga netralitas dengan sebenar-benarnya,” katanya.
