Paiman menegaskan, dalam video itu sedang memberikan arahan kepada anggota Sedulur Jokowi menyikapi arah dukungan Pilpres.
“Saya tak masuk dalam kepanitiaan pemenangan di dalam Relawan Sedulur. Saya netral sebagai Wamen. Tidak boleh tampil,” cetus dia.
Selain Wamendes PDTT, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni juga melakukan hal sama. Seperti mengkampanyekan Gibran. Hal itu bisa dilihat dari cuitannya di akun Twitter pribadinya, @Raja JuliAntoni.
“Selamat pagi. Selamat Prabowo-Gibran,” cuit Raja Juli yang menginformasikan dirinya sedang bertugas sebagai Wamen ATR di Kupang, NTT.
“Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan serti fikat PTSL (Pendaftaran Tanah Siste matis Lengkap dan wakaf kepada masyarakat. Semoga pagi kawan-kawan semua penuh berkah,” tambah Sekjen PSI itu.
E-Paper BANPOS Terbaru
Cuitan itu langsung mendapat sorotan dari warganet. Sejumlah warganet mengkritik cuitan Raja Juli lantaran melakukan tugas negara sambil mempromosikan salah satu pasangan Capres-Cawapres. Bahkan, warganet menu ding Raja Juli menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
Salah satu kritikan datang dari aktivis Nong Andah Darol Mahmada di akun Twitter X pribadinya, @nongandah. “Brojen, kamu membagikan sertifikat itu atas nama partai dan pendukung Prabowo, atau sebagai wakil menteri? Bukannya wakil menteri itu jabatan publik yang mestinya ngga seperti ini ya? Aduh, makin mengecewakan,” cuit nya.
Diserang warganet, Raja Juli belum memberikan klarifikasi soal cuitannya tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah ikutan menyentil Paiman dan Raja Juli. Menurut dia, keduanya telah memanfaatkan jabatan publik untuk kampanye.
“Klaim pejabat publik sebagai relawan tidak saja offside, melainkan masuk kategori pelanggaran. Karena mereka disumpah hanya setia pada negara, menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang,” tegas Dedi kepada Rakyat Merdeka, Senin (30/10/2023).
Dia mendesak, Jokowi mengajak, para menteri dan wamen untuk netral. Hal ini untuk mencegah penggunaan fasilitas negara untuk mendukung Capres yang didukungnya. (RMID)
