Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan upaya pemerintah dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Palestina. Ia mengatakan telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik.
Hal senada disampaikan Wapres Ma’ruf Amin. Kata dia, pemerintah kini memprioritaskan untuk melindungi dan mengevakuasi WNI yang berada di Gaza. Saat ini kata Kiai Ma’ruf, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo untuk mengevakuasi WNI.
Kiai Ma’ruf mengatakan, Indonesia juga terus mendorong pertempuran Israel-Palestina dapat dihentikan dengan jalur damai. “Kedua belah pihak harus menghentikan pertempurannya dan kembali kepada penyelesaian damai two state solution,” kata Kiai Ma’ruf dalam keterangannya di sela kunjungan kerja ke Papua, Selasa (10/10/2023).
Sementara itu, Ketum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, konflik Israel Palestina yang berujung pada blokade pasokan air sampai makanan akan berdampak besar bagi kehidupan di Jalur Gaza. Diperkirakan, sebanyak 2,5 juta orang di Gaza akan kesulitan memeroleh kebutuhan sehari-hari.
“Kita melihat situasi, di Gaza, Israel, Palestina. Dan Gaza tentu akan menjadi masalah kemanusiaan yang besar di hari-hari yang akan datang,” kata Jusuf Kalla usai pertemuan dengan perwakilan Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Internasional di Markas Pusat PMI, Jakarta pada Selasa (10/10/2023).
E-Paper BANPOS Terbaru
Menilik situasi di Gaza, JK meminta bangsa Indonesia untuk membantu rakyat Gaza. Menurutnya, paling tidak dengan cara doa bersama. Ia pun berjanji akan membantu mengevakuasi WNI yang terjebak di sana. Meski, kata JK, sangat tidak mudah untuk melakukan evakuasi WNI dari Jalur Gaza, terlebih lagi akses Palang Merah dan Bulan sabit Merah internasional sangat terbatas.
Sementara itu, dukungan para pemimpin dunia terhadap Palestina terus mengalir. Putra Mahkota Arah Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS), ikut memberikan pernyataan. Penguasa de facto Arab Saudi tersebut dilaporkan menelepon Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak penyelesaian masalah.
Discussion about this post