JAKARTA, BANPOS – Komitmen Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bersihkan perusahaan negara dari perilaku korupsi tidak sekadar omdo alias omong doang. Erick membuktikan ucapannya itu melalui tindakan nyata dengan menyeret kasus korupsi ke aparat penegak hukum. Terbaru, Erick melaporkan kasus penyelewengan dana pensiun (dapen) kepada Kejagung. Top dah…
Setelah kasus Jiwasraya dan Asabri yang bikin heboh, Erick membuka lagi adanya penyelewengan dana pensiun di tubuh BUMN lain. Hal ini terungkap setelah Erick bertemu langsung dengan Jaksa Agung Burhanuddin ST di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Erick tidak sendiri saat menyambangi kantor Burhanuddin. Ketum PSSI itu didampingi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya disambut langsung Burhanuddin di depan lobi gedung bundar.
“Kedatangan Pak Menteri BUMN adalah dalam rangka bersih-bersih BUMN. Tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa kita akan update terus kegiatan-kegiatan bersih-bersih BUMN,” kata Burhanuddin.
Setelah itu, mereka melakukan pertemuan tertutup untuk membahas penyelewengan Dapen. Beberapa jam berselang, ketiganya keluar dari ruang kerja Burhanuddin. Ketiganya kemudian menggelar konferensi pers terkait laporan yang disampaikan Erick dan BPKP kepada Kejagung.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dalam keterangannya, Erick mengaku pihaknya terus menggenjot perluasan audit terhadap dana pensiun alias dapen BUMN. Audit itu, kata Erick, tak berhenti pada kasus Jiwasraya dan Asabri.
“Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir, ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN,” kata Erick.
Atas dasar kecurigaan itu, Erick memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dana-dana pensiun BUMN. Ternyata, dari 48 dapen, sebanyak 34 di antaranya, atau 70 persen berada dalam kondisi tidak sehat.
Laporan itu membuat Erick tercengang. Dia pun langsung meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit BPKP itu, dilakukan secara bertahap. Di tahap awal, audit dilaksanakan pada empat dapen BUMN.
