SERANG, BANPOS – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten menuding limbah domestik atau rumah tangga lebih banyak melakukan pencemaran ke Sungai Ciujung. Hal ini sekaligus membantah tudingan bahwa aktivitas industri PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) telah mencemari sungai tersebut. Sementara itu, Perusahaan berat diminta untuk menekan tingkat polusi atau pencemaran, dengan menerapkan pola industri hijau yang ramah lingkungan.
Kepala DLH Provinsi Banten Wawan Gunawan menegaskan, pencemaran yang terjadi bukan serta merta berasal dari IKPP. Ia menuding, tidak sedikit dari limbah domestik yang dihasilkan dari pemukiman warga setempat dibuang ke bantaran Sungai Ciujung. Alhasil, pencemaran terhadap sungai tersebut tidak terelakkan. Terlebih lagi menurutnya di musim El Nino seperti saat ini, semakin memperparah pencemaran terhadap sungai tersebut.
“Sekarang di musim El Nino begini kan yang namanya limbah domestik banyak semua ke sungai. Bisa aja kan dengan terik yang panas ini bisa menimbulkan sungai itu menjadi hitam,” katanya pada Jumat (29/9).
Tudingan itu bukan tanpa alasan, Wawan menjelaskan berdasarkan hasil uji lab, limbah yang dihasilkan oleh IKPP masih berada di bawah baku mutu. Selain itu berdasarkan hasil uji lab pun juga didapat hasil bahwa limbah IKPP tidak mengandung unsur COD dan BOD.
“Hasil dari lab itu kan mengandung COD dan BOD. COD dan BOD nya kan bisa saja hasil dari domestik atau masyarakat, kalau dari perusahaannya sih nggak ada,” terangnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Tidak hanya itu saja, terkait pencemaran udara, ia juga menjelaskan IKPP telah dilengkapi dengan alat Continuous Emissions Monitoring System atau CEMS. CEMS merupakan alat yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memonitoring kualitas udara yang dihasilkan oleh industri pengguna batu bara. Jika memang terbukti telah melakukan pencemaran udara, Wawan menegaskan, tentu IKPP mendapat peringatan dari KLHK. Namun sejauh ini Wawan mengaku bahwa pihaknya belum mendapat kabar, jika IKPP mendapat peringatan dari KLHK terkait hal itu.
