Maksimalkan Digitalisasi, Pemkab Launching KKPD

SERANG, BANPOS – Pemkab Serang, launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik(KKPD). Launching  Ini merupakan salah satu bagian dari melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Selain itu, juga merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan digitalisasi dalam melakukan transaksi di semua kegiatan di Pemerintah daerah.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, diera digital seperti sekarang ini pihaknya sepakat untuk melakukan chasless dalam melakukan transaksi pemerintahan.

"Pemerintah sepakat untuk melakukan cashless untuk juga mengurangi paperless. Dari semua kegiatan di Pemda, ini sudah  dilakukan non tunai, misalnya tunjangan, gaji dan sebagainya. Sekarang, belanja yang sifatnya  belanja rutin itu juga sudah tidak lagi menggunakan  uang tunai," katanya, Senin (25/9).

"Ini akan mempermudah dan memangkas biaya administrasi diawal. Dan ini setiap transaksi terekam di digitalisasinya. Jadi recordnya ada di BJB. Dengan transaksi nontunai, kegiatan transaksi bisa jadi lebih cepat, lebih aman," sambungnya. Tatu mengatakan, untuk saat ini yang masih menggunakan transaksi secara tunai di Kabupaten Serang yakni pada perjalanan-perjalanan dinas.

"Kedepan, untuk tiket, hotel dan lain sebagainya bisa pakai kartu kredit domestik ini
dan ini akan lebih memudahkan," katanya.

Kemudin, Kepala KCK Bjb Banten, Ujang Aep Saefullah mengatakan, pelaksanaan kartu kredit pemerintah domestik ini berlangsung untuk delapan organisasi pemerintah daerah (OPD) dan dua kecamatan di Pemkab Serang.

Ia mengatakan, bahwa untuk sementara, proses transaksi keuangan non tunai ini baru menjangkau 40 persen keuangan daerah.

"Mudah-mudahan ke depan bisa dimaksimalkan dalam rangka modernisasi transaksi
dan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas," katanya.

Selain mempermudah transaksi keuangan, program ini juga akan memudahkan
pengawasan dari para penggunaan keuangan daerah seperti halny di Kabupaten
Serang.

"Inspektorat juga terbantu. Hal tersebut juga karena dari segi pengawasan, adanya
jejak digital rekonsiliasi dengan bank BJB maupun OPD terkait," tandasnya. (CR-
01).