CILEGON, BANPOS – Dalam rangka refleksi Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2023. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cilegon melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Senin (25/9).
Ketua PC GMNI Cilegon Ikhwan Muslim mengatakan, Pemkot Cilegon diminta untuk menggelorakan semangat agraria sesuai dengan Undang-undang 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
“GMNI mengingatkan Pemerintah Kota Cilegon agar kembali menggelorakan semangat agraria,” kata Ikhwan kepada awak media di sela-sela aksi, Senin (25/9).
Ikhwan mengatakan, Pemkot Cilegon juga diminta mempertahankan tanah petani secara berkelanjutan.
“Di kota industri ini kami minta ada perhatian kepada petani, Yang sudah terlanjur adanya investasi, yang tersisa ini dimaksimalkan untuk membantu ketahanan pangan di Kota Cilegon,” ujarnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Ia meminta kepada Pemkot Cilegon tetap memperhatikan petani, meski utamanya merupakan kota industri. Pemkot Cilegon diminta melindungi lahan pertanian yang tersisa agar tidak tergerus industrialisasi dan bisa membantu membeli produk pertanian lokal.
“Program inti Walikota, seperti KCS (Kartu Cilegon Sejahtera) itu tidak ada kaitannya dengan petani, kami mengingatkan nih, agar petani diperhatikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan, Opung mengatakan Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September yang dimana bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial.
Pada awal kemerdekaan, Presiden Soekarno memiliki perhatian penuh terhadap urusan agraria di Indonesia. Pertama kali Kepanitiaan Agraria ditetapkan oleh Keputusan Presiden No. 16 tahun 1948, dikenal dengan Panitia Agraria Yogya. Selanjutnya muncul Panitia Agraria Jakarta 1951,dan terakhir kepanitiaan yang langsung di bawah Kementerian Agraria tahun 1956.
“Permasalahan agraria menjadi persoalan serius yang memiliki perdebatan panjang, sehingga draft UUPA yang digagas sedari tahun 1948, baru selesai dan diajukan ke parlemen pada 1958,” ujarnya.
