CILEGON, BANPOS – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menemukan bahwa harga beras di Banten masih mengalami kenaikan dan dinilainya menjadi masalah.
“Yang masih sedikit masalah di beberapa titik-titik itu di beras,” tutur Jokowi dalam kunjungan kerja untuk meninjau pembangunan area industri PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Cilegon, Selasa (12/9).
Atas situasi itu, Jokowi menjelaskan, langkah yang akan diambil pemerintah diantaranya adalah melakukan operasi pasar yang diiringi dengan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) terhadap 21,3 juta KPM.
“Operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog (Badan Urusan Logistik) dan Badan Pangan pada Minggu (Pekan-red) ini, berbarengan dengan bagi Bansos pangan 10 kilogram per keluarga untuk 21,3 juta penerima,” jelasnya.
Langkah teknis operasi pasar, Jokowi menuturkan, akan dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan di setiap ritel-ritel yang ada di kawasan Cipinang, Jakarta.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Bulog akan melakukan OP (Operasi Pasar) ke ritel-ritel di Cipinang. Semuanya akan diguyur beras secara massif,” tuturnya.
Dalam hal ini, Jokowi berharap, langkah yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan dan menstabilkan harga beras di pasaran.
“Kita harapkan dengan begitu, harga beras akan mulai turun,” harapnya.
Selain itu, ia melihat harga-harga sejumlah komoditas sembako di Kota Cilegon masih sangat baik. Bahkan, untuk harga bawang merah yang biasanya berada diatas Rp30.000 per kilogram dan pernah menembus Rp40.000, kini sudah berada di harga Rp17.000 per kilogram.
“Harga cabai saya lihat juga sama turun, karena ditanam di Provinsi Banten sendiri,” kata Jokowi.
Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso yang ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden mengatakan dengan adanya percepatan program Bantuan Pangan tahap II di bulan September hingga November 2023, diharapkan dapat menekan fluktuasi harga beras yang terjadi saat ini.
“Harapan kita dengan menggelontorkan bantuan beras ini sebanyak 3 bulan atau dengan jumlah total sebanyak 640.590 ton kepada 21,3 juta KPM dapat berdampak efektif seperti yang telah kita lakukan pada tahap I di bulan Maret – Mei lalu”, ujar Budi Waseso.
