TIGARAKSA, BANPOS – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Jaringan Mahasiswa Tangerang (Jimat), meminta para wakil rakyat tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan dalam menentukan usulan calon Penjabat (PJ) Bupati Tangerang.
Koordinator aksi Jimat, Shandi Martha Praja, mengatakan bahwa tindakan sejumlah anggota fraksi menggeruduk ruangan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, tidak mencontohkan politik yang baik bagi masyarakat.
“Kami menyayangkan sikap itu,” ujar Shandi kepada wartawan usai menyampaikan pendapatnya di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin siang.
Shandi mempertanyakan mengapa kekecewaan para anggota DPRD itu tidak diarahkan pada persoalan masyarakat, yang hingga kini belum dituntaskan pemerintah daerah. Seperti angka putus sekolah yang jumlahnya mencapai 22 ribu anak, kasus stunting dan lainnya.
“Jabatan Pj Bupati tidak akan panjang. Jadi anggota dewan harusnya mengedepankan politik yang baik, tidak arogan,” imbuh Shandi.
E-Paper BANPOS Terbaru
Para aktivis Jimat bahkan meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk menyikapi tindakan arogan yang dilakukan beberapa anggota DPRD, terutama kepada Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhamad Amud.
“Kalau bisa diganti saja (anggota dewan yang arogan),” kritik Shandi.
Saat ditanya pemicu kekecewaan sejumlah anggota DPRD tersebut lantaran menilai tidak transparannya pimpinan dewan terhadap pembahasan usulan nama-nama calon Pj Bupati Tangerang yang disampaikan ke Kemendagri, menurut Shandi hal itu tidak penting.
Pun saat ditanya adanya dugaan dua draft surat usulan calon PJ Bupati yang disampaikan pimpinan dewan ke Kemendagri, Shandi kembali menyebut pihaknya hanya menyoroti tindakan premanisme yang dilakukan anggota dewan, dalam hal ini Muhamad Amud.
“Kami hanya menyoroti tindakan arogansi yang dilakukan anggota DPRD. DPRD kan mengusulkan (PJ Bupati), tertuang dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Kewenangannya ada di Mendagri,” katanya. (ODI/DZH)
