Menurutnya, pembangunan infrastruktur untuk wilayah Lebak Selatan sudah terasa dalam lima tahun terakhir. Termasuk untuk sarana dan prasarana pendidikan.
“Untuk pembangunan sekolah juga sudah merata, SMK dan SMA sudah ada di tiap titik pelosok kecamatan Lebak-Pandeglang,” klaimnya.
Mantan Rektor Untirta dua periode ini pun meminta para wakil rakyat asal dua daerah itu jangan lelah melakukan kontroling. “Untuk wakil rakyat di DPRD Banten dan DPR RI, khususnya dari daerah pemilihan Lebak Pandeglang, tolong jangan lelah untuk terus memperjuangkan aspirasi pembangunan untuk Banten selatan, semua pelaksanaan pembangunan yang sedang dan sudah digarap perlu pengawasan,” katanya.
Soleh juga menyebut laju ekonomi dan pariwisata di Lebak selatan yang mulai bangkit. Katanya, yang lebih urgen untuk pemerataan adalah soal pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
“Agar pemerataan semakin luas dan terasa serta pelayanan semakin mudah, makanya pemekaran DOB di Banten Selatan perlu segera diwujudkan. Karena dari kemudahan pelayanan itulah awal kesejahteraan rakyat dimulai,” paparnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Menyikapi adanya tuntutan tentang pemerataan pembangunan dan juga Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang lebih adil, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemprov Banten terlebih dahulu harus melihat komposisi anggaran yang tersedia.
Setelahnya, Pemprov Banten akan melakukan pertimbangan terhadap penetapan alokasi anggaran tersebut, apakah akan ada peningkatan jumlah Bankeu di tahun 2024 atau tidak.
“Nanti pembahasan RAPBD nya akan terus bergulir di proses itulah nanti kita lihat, bagaimana komposisi yang memungkinkan untuk kita kontribusikan kepada Kabupaten/Kota,” kata Al Muktabar kepada BANPOS saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Kamis (17/8).
Menurut Al, penetapan anggaran itu dirasa penting, sebab melalui program tersebut Pemprov Banten dapat membantu melakukan percepatan pembangunan di kabupaten/kota.
“Karena prinsipnya itu adalah dalam rangka mengakselerasi kewenangan provinsi yang secara teknis memerlukan bridging (jembatan) kepada kabupaten/kota untuk mempercepat capaian-capaiannya,” ujar Al.
