Hassan Alaydrus yang kini genap berusia 79 tahun tersebut menegaskan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Banten masih belum mampu dalam mengurus atau mengelola pemerintahan secara baik.
Menurutnya, hal tersebut terlihat dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumberdaya dan potensi-potensi yang ada di Banten.
“Pemerintah sekarang ga becus, liat aja misalnya ikan mas, belut, itu dari mana (produksi luar. red)? Malah tidak dimaksimalkan. Padahal Banten berdiri untuk kemajuan masyarakat,” kata Hassan saat ditemui BANPOS di kediamannya, Rabu (16/8).
Hassan menjelaskan, untuk memajukan suatu wilayah harus ditunjang dengan fasilitas pendukung yang memadai mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.
“Bagaimana mungkin IPM kita mau naik kalau mereka (Pemprov) tidak bisa memfasilitasi,” tandasnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Tokoh Banten lainnya, Akhmad Jazuli Idris, menyebut, masalah utama di Banten Selatan, khususnya di dua kabupaten yaitu Lebak dan Pandeglang baik sebelum maupun setelah terbentuknya Provinsi Banten adalah kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan.
Sementara untuk kondisi di Lebak dan Pandeglang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ) masih berada di kisaran angka 76, yang menurutnya menunjukkan pendidikan, kesehatan, perekonomian, daya beli masyarakat belum terlalu menggembirakan.
“Contohnya, rata-rata lama pendidikan di Lebak itu baru 6,8 tahun alias belum tamat SMP’.. Juga tingkat kematian ibu dan Bayi per 1.000 Kelahiran juga masih tinggi. Pengangguran juga masih banyak. Dan saya juga melihat kondisi di Pandeglang juga tidak jauh berbeda dengan kondisi di Lebak,” ujar Jazuli.
Menurutnya, perlu ada kebijakan afirmatif dari Pemprov Banten menyangkut bantuan Anggaran untuk Lebak dan Pandeglang. selain kreatifitas dari pemerintah kabupaten dalam mencari dan meningkatkan PAD.
“Kemampuan Keuangan Daerah Lebak dan Pandeglang saat ini beru mencapai 18 Persen. Selebihnya masih menggantungkan diri kepada Dana APBN yaitu dari DAK, DAU, Dana Perimbangan,” ujarnya.
Dosen STISIP Banten Raya, Ari Supriadi mengatakan, semangat otonomi daerah pada tahun 2000, Banten yang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana untuk mendekatkan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan fisik dan non fisik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
