“Uang APBD Banten ini tahun ini dan tahun depan tersedot untuk anggaran kepemiluan. Makanya ada satu atau dua OPD yang benar-benar menolak usulan dari Dindikbud. Apalagi ada bidang tanah baru yang akan dibeli nantinya dalam pengembangan Gedung SMAN 2 Kota Serang,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Provinsi Banten didesak oleh beberapa kalangan untuk mengeluarkan hak interpelasinya berkaitan dengan koreksi terhadap kinerja anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai kurang memuaskan. Bahkan, tidak hanya desakan untuk mengeluarkan hak interpelasi, melainkan juga didesak untuk mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya terhadap kinerja Pemprov Banten.
Desakan itu muncul salah satunya datang dari akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Zainor Ridho saat menghadiri acara diskusi publik bertajuk ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya,” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Gerindra pada Selasa (8/8).
Dalam catatanya, Ridho menjelaskan, alasan mengapa kinerja Pemprov Banten rendah, karena hal itu disebabkan oleh adanya ketidak sinkronan antara visi dengan pemerintah daerah itu sendiri, atau yang ia sebut dengan disorientasi birokrasi.
“Setelah kita membaca apa yang berkembang saat ini di Provinsi Banten, itu yang disebut menurut saya adalah disorientasi birokrasi. Jangan-jangan birokrasinya itu tidak jalan karena tidak satu visi dengan siapa? Dengan pemerintah daerah,” kata Zainor Ridho dalam pertemuan tersebut.
E-Paper BANPOS Terbaru
Tidak hanya disebabkan oleh disorientasi birokrasi, akademisi UIN Banten itu juga menilai, buruknya kinerja Pemprov Banten selama ini disebabkan oleh terjadinya disorientasi institusional.
“Selain ada disorientasi birokrasi, menurut saya juga terpenting itu adalah ternyata setelah kita lihat ada distorsi institusional. Kenapa SKPD tidak berjalan? Sudah diberikan anggaran ternyata anggarannya tidak dimanfaatkan begitu baik,” imbuhnya.
Oleh karenanya, melihat realitas tersebut maka, menurutnya sudah seharusnya anggota DPRD Provinsi Banten mengeluarkan hak interpelasinya untuk mengoreksi kinerja Pemprov Banten selama ini.
Discussion about this post