JAKARTA, BANPOS – Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader senior yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Yang sudah dipanggil, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Lawrence Siburian, hari ini. Sementara Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam bakal dimintai klarifikasi besok pagi.
Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup oleh Dewan Etik di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (17/7). Lawrence “di sidang” dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengungkapkan, Lawrence dimintai klarifikasi atas pernyataannya yang dinilai bikin gaduh internal Beringin. Yakni melempar bola liar Munaslub yang disebarkan ke media massa belum lama ini.
“Prinsipnya Dewan Etik jika mendengar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika, tidak cocok dengan garis Partai, maka akan kita panggil. Tak perlu menunggu laporan,” tutur Hatta.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dewan Etik yang mendapat mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019, meminta Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya soal wacana Munaslub Golkar.
Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan dan saran agar dalam menyampaikan saran, tidak meluas dan menjadi ruang konflik di wilayah publik.
Dia menegaskan, Munaslub bukanlah forum untuk mengevaluasi program DPP. Munaslub harus melalui mekanisme yang panjang.
“Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik bikin arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tegasnya.
Jika nanti ada dugaan pelanggaran berat, sanksi terberat bisa sampai pemecatan dari keanggotaan partai.
“Misalnya sengaja membuat gerakan yang sifatnya merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat. Kalau sudah berat, ya tentu dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi. Dikeluarkan dari partai,” tambah Hatta.
Diketahui, Lawrence, Ridwan Hisjam dan sejumlah senior Golkar yang menamakan diri eksponen pendiri mendorong wacana Munaslub saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta 12 Juli lalu. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di Kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, rekomendasinya tidak memuat satupun soal Munaslub.
