Data ini dirilis akhir 2022, berdasarkan hasil penelitian dan kajian panjang. “Jadi seharusnya sudah punya pemetaan soal keamanan,” kata Khoirunnisa.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI), Saparuddin mengatakan, usulan Ketua Bawaslu itu berpotensi melanggar undang-undang. Daripada mengusulkan hal yang tidak masuk akal, kata dia, lebih baik Bawaslu lebih fokus dan serius menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu Indonesia.
Lalu apa kata Ketua Bawaslu usulannya menunda Pilkada panen kritik? Bagja tidak mau memperpanjang polemik penundaan Pilkada.
“Untuk persoalan itu dibahas dalam rapat tertutup, sehingga saya tidak bisa komen,” kata Bagja.
Bagja mengatakan, usulan untuk membahas opsi penundaan pilkada itu bukan usulan resmi lembaganya. Usulan tersebut hanya sebatas bahasan diskusi dalam forum kementerian/lembaga bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
E-Paper BANPOS Terbaru
Bagja menegaskan, tidak akan mengusulkan opsi penundaan Pilkada secara resmi karena penentuan jadwal Pilkada merupakan domain Pemerintah dan DPR.
Untuk diketahui, usulan penundaan Pilkada itu disampaikan oleh Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan KSP, Rabu (13/7).
Bagja khawatir ada potensi masalah jika Pilkada serentak tetap digelar 2024.
Sebab, Presiden dan Wakil Presiden terpilih baru akan dilantik pada Oktober 2024 atau satu bulan sebelum Pilkada dilaksanakan.
Permasalahan lainnya, kata Bagja, aparat keamanan tidak bisa diperbantukan ke daerah yang sedang mengalami gangguan keamanan, karena mereka fokus menjaga daerah masing-masing yang menggelar Pilkada. “Karena ini pertama kali serentak,” tandasnya.(PBN/RMID)
