“Muncul tadi umpama persebaran sekolah, masih kurang sehingga banyak akses-akses dari warga yang dengan sistem zonasi tidak bisa tertampung. Ini PR kita untuk membuat rombel baru atau membuat sekolah baru atau mengonversi beberapa sekolah,” jelas Ganjar.
Ganjar juga mendapati aduan dari warga mengenai hal lain, seperti pengelolaan sungai yang sering tersumbat sampah dan mengakibatkan banjir, soal air bersih, jembatan rusak dan jalan rusak.
Bahkan, Ganjar juga dikeluhkan salah satu kepala desa (kades) yang mengaku tidak memiliki kantor desa lantaran tidak memiliki biaya untuk membangun.
Ganjar pun langsung menanggapi keluhan kades tersebut dengan menyebutkan bakal menggelontorkan bantuan untuk pembangunan kantor kepala desa.
Dengan catatan, kepala desa harus memiliki inovasi program dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di wilayahnya.
“Satu dua juga keluar soal sampah, air, jembatan rusak atau soal kantor kepala desa yang tidak bisa diperbaiki karena tidak ada anggaran. Maka tadi terjawab, provinsi menyediakan tapi harus ada izin khusus,” tutur Ganjar.(RMID)
Discussion about this post