JAWA TENGAH, BANPOS – Untuk menyerap aspirasi langsung dari warga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngopi bareng masyarakat di Kantor Kepala Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (11/7) malam.
Masyarakat yang hadir terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari ASN Pemkab Sukoharjo, jajaran forkopimda Kabupaten Sukoharjo, pelajar dan mahasiswa hingga masyarakat umum. Mereka tampak antusias untuk berdialog dengan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
“Setiap kita ngopi bareng dengan warga pasti banyak keluar persoalannya. Kita titipkan soal penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” ujar Ganjar di lokasi.
Pada kesempatan itu, Ganjar fokus menekankan ke masyarakat ihwal pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo.
Meski capaian pengentasan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Sukoharjo cukup baik, Ganjar terus mengupayakan penurunannya agar kesejahteraan warga bisa meningkat.
E-Paper BANPOS Terbaru
Adapun jumlah penduduk miskin di Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen atau sebanyak 68,89 ribu penduduk. Lalu tahun 2021, penduduk miskin naik akibat terpaan pandemi Covid-19 sebesar 8,23 persen atau 73 ribu penduduk.
Dengan upaya yang digencarkan Ganjar untuk terus menekan angka kemiskinan pasca pandemi, pada tahun 2022 penduduk miskin di Sukoharjo pun menurun menjadi 68,62 ribu penduduk atau sekitar 7,61 persen.
“Angka stunting di Kabupaten Sukoharjo ini bagus sekali dan cukup berprestasi. Kemiskinan ekstremnya juga mengalami penurunan cukup bagus, jadi saya optimis kalau di sini,” kata Ganjar.
Tak hanya itu, capaian tersebut menjadikan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Solo Raya dan urutan nomor delapan terendah se-Jawa Tengah.
Bahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo terbaik untuk kategori kabupaten se-Jawa Tengah dengan angka 77,
Lebih lanjut, pada saat berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi secara langsung, Ganjar juga mendapatkan aduan-aduan terkait banyak hal. Antara lain tentang persebaran sekolah negeri yang masih sedikit, serta permasalahan sistem zonasi.
