CILEGON, BANPOS – Peringatan keras disampaikan Walikota Cilegon Helldy Agustian, kepada para pejabat eselon III (kepala bidang) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon agar memaksimalkan realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Bila tak mampu, Helldy isyaratkan akan memutasi pejabat tersebut.
Demikian ditegaskan Helldy saat menjadi pembina Apel Pagi di Halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Senin lalu.
“Para kabid (kepala bidang) di setiap perangkat daerah saya minta agar bisa bertanggung jawab terhadap anggaran yang sudah ditetapkan. Realisasikan anggaran itu dengan baik dan benar,” tandas Helldy yang juga politisi Partai Gerindra ini dengan nada tegas.
Helldy juga menegaskan agar efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran perlu ditingkatkan demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.
“Kita harus mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan tepat dan bertanggung jawab. Setiap anggaran yang telah ditetapkan itu harus bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika memang terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut, sangat memungkinkan adanya mutasi,” tegas Helldy.
E-Paper BANPOS Terbaru
Helldy Kembali menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp500 miliar, dimana dari jumlah tersebut, 70 persen dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 30 persen sisanya digunakan untuk pembangunan.
“Dengan porsi anggaran tersebut saat ini kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon telah meningkat. Hal itu terbukti dengan kenaikan honorarium untuk RT/RW ebesar Rp1 juta yang menjadi tertinggi di Provinsi Banten. Selain itu, pemberian beasiswa full sarjana untuk 5.000 orang, serta kenaikan honorarium bagi guru honorer dan berbagai program lainnya,” papar Helldy.
Menurutnya, dengan anggaran pembangunan yang terbatas, dirinya tetap berupaya untuk memastikan peningkatan pembangunan di Kota Cilegon agar tidak tertinggal dengan kota atau kabupaten lain di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat.
Discussion about this post