JAKARTA, BANPOS – Kementerian PUPR sebagai anggota dari Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI), sesuai Keppres No. 15 Tahun 2021 berpartisipasi dalam Rangkaian Kegiatan Gerakan Nasional (Gernas) BBI dan Bangga Berwisata Di Indonesia (BBWI) Tahun 2023 yaitu Reaktivasi Gernas BBI dan BBWI Tahun 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan tema ‘Transformasi Digital UMKK untuk Mendukung Konstruksi Berkelanjutan’.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam 3 tahap, mulai dari bulan April 2023 sampai dengan Juni 2023.
Pertama pendataan dan kurasi/seleksi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) DIY yang akan mendapatkan kesempatan berbagai dukungan pengembangan usaha dalam bentuk pelatihan dan pameran.
Kedua, planting yang dikemas melalui Forum Jasa Konstruksi yang merupakan sosialisasi, bimtek serta pelatihan kepada masyarakat Kasa Konstruksi.
Ketiga, UMKK dan harvesting yang dilaksanakan pada 2 hari ini merupakan acara puncak dari rangkaian pelaksanaan Reaktivasi Gernas BBI dan BBWI di DIY Tahun 2023, dengan menghadirkan pelaku UMKK unggulan DIY.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dalam sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Rachman Arief Dienaputra, menyampaikan bahwa Kementerian PUPR siap untuk mendukung peningkatan penggunaan produk UMKK, terutama pada pengadaan barang/jasa swakelola serta pekerjaan padat karya.
“Saya perintahkan dan mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri termasuk produk UMKK yang memenuhi kebutuhan spesifikasi utamanya untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa,” ujarnya.
Komitmen Kementerian PUPR dalam penggunaan produk dalam negeri yang juga menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke industri Aspal Buton di Pulau Buton pada 27 September 2022 terkait penggunaan aspal buton.
“Industri aspal di Buton harus dibangkitkan, sekaligus melakukan hilirisasi industri. Hilirisasi industri aspal dilakukan agar mendapatkan nilai tambah. Buton harus dihidupkan kembali sebagai penghasil aspal, bukan sekedar tambang. Sudah diputuskan, dua tahun nanti, tidak ada lagi impor aspal,” arahan Presiden RI, Joko Widodo.
