Pemerintah perlu meningkatkan kinerja perpajakan dengan lebih adil dan sustainable.
Lalu insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.
Untuk itu, rasio perpajakan didorong supaya meningkat dari 9,91-10,18 persen terhadap PDB menjadi 9,92-10,2 persen terhadap PDB.
“Paska skandal beberapa oknum perpajakan dan bea-cukai yang sempat bikin heboh itu, maka kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target perencanaan pembangunan,” tersangnya.
Beberapa indikasi perencanaan lainnya yang diperoleh adalah, angka penurunan kemiskinan 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen.
E-Paper BANPOS Terbaru
Lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02, Nilai Tukar Petani (NTP) 105-108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110.
Diingatkannya, terjadinya eskalasi tensi geopolitik telah meningkatkan ketidakpastian dan fragmentasi global, berdampak pada arus investasi dan perdagangan internasional.
“Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia sinyalnya tetap ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Karena itu kita tetap optimis, walau harus tetap waspada,” pungkasnya.(RMID)
Discussion about this post