Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan keprihatinan terhadap nasib rakyat jika terjadi perubahan sistem pemilu yang tidak diharapkan.
Dalam konteks yang sama, SBY juga menanggapi klaim Denny Indrayana mengenai penyelesaian Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.
SBY menyatakan bahwa sulit untuk menerima jika PK Moeldoko dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA), mengingat KSP Moeldoko telah kalah sebanyak 16 kali di pengadilan.
Ia merasa bahwa hal ini bisa menjadi bukti adanya intervensi politik yang bertujuan untuk mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
SBY berharap agar pihak yang berwenang, baik di ranah politik maupun hukum, tetap bertindak dengan amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan.
Ia menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara yang menganut kekuasaan penguasa yang memangsa yang lemah atau hukum rimba.
Dalam pesannya kepada kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, SBY meminta mereka untuk mengikuti perkembangan kasus PK Moeldoko dan berdoa memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa.
Jika keadilan tidak datang, SBY mengingatkan agar mereka tetap memperjuangkannya secara damai dan sesuai dengan konstitusi.
Sementara itu, Muhamad Haris, Wakil Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan DPP Partai Demokrat sekaligus Calon Anggota DPR-RI Dapil II Banten, juga menyampaikan keprihatinannya terkait sistem proporsional tertutup yang diusulkan oleh Denny Indrayana.
Menurut Haris, sistem pemilu semacam itu dapat mengancam keadilan dan kekuatan demokrasi. Ia menyatakan, “Prof Denny Indrayana adalah mantan Wamenkumham & ahli hukum yang kredibel. Karenanya, saya tergerak berikan tanggapan tentang sistem pemilu yang akan diputus MK & PK Moeldoko di MA yang ramai diisukan Partai Demokrat bakal dikalahkan & diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.”
Muhamad Haris dengan tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap sistem proporsional yang tertutup. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa sistem pemilu semacam itu dapat mengancam keadilan dan kekuatan demokrasi.
Discussion about this post