CILEGON, BANPOS – Satu hari menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorkomwil) Asosiasi Pemeritah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), 7, 8 dan 9 Mei 2023, di Kota Cilegon, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, menyatakan siap menyambut kedatangan 25 Kepala Daerah dari Korwil III, diantaranya wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY Jogjakarta.
Saat ditemui disela kegiatannya, Helldy mengungkapkan bahwa persiapan pelaksanaan Rakorkomwil APEKSI 2023 yang digabungkan dalam pelaksanaan Cilegon Fest 2023, sudah hampir rampung 100 persen siap dilaksanakan.
“Alhamdulillah, kita akan siap melaksanakan dan menyambut tamu para peserta Rakorkomwil APEKSI 2023, mulai dari pelaksanaan hingga pergelaran Cilegon Fest 2023. Adapun untuk kehadiran para peserta Rakorkomwil APEKSI 2023, sampai saat ini sudah terkonfirmasi 17 Wali Kota akan hadir, diantaranya 8 Wali Kota yang hadir akan diwakilkan,” ujar Helldy, kemarin.
Helldy pun mengutarakan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan pelaksanaan Rakorkomwil III APEKSI Tahun 2023 di Kota Cilegon, dimana akan mendatangkan multiplier effect bagi perekonomian. Dan, dirinya berharap masyarakat Kota Cilegon dapat bahu membahu dapat menyukseskan kegiatan tersebut.
“Kita sebagai masyarakat Kota Cilegon harus bangga dengan digelarnya kegiatan ini, dimana Kota yang kita cintai ini akan menjadi tuan rumah pergelaran kegiatan Rakorkomwil III APEKSI 2023. Nantinya akan ada sekitar 25 Wali Kota akan hadir, kita asumsikan satu wali kota paling tidak membawa 20 orang, mulai dari penginapan, kuliner, UMKM hingga transportasi akan mendapatkan manfaat. Untuk itu, saya menghimbau untuk semua elemen masyarakat dapat menyukseskan kegiatan ini,” jelas Helldy.
E-Paper BANPOS Terbaru
Helldy menambahkan, ada beberapa hal penting yang akan menjadi pembahasan dalam pelaksanaan kegiatan Rakorkomwil III APEKSI 2023 mendatang, untuk nantinya akan dibawa ke tingkat nasional sebagai rekomendasi ke tingkat pusat. Yaitu, mengenai Honorer, Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
