CILEGON, BANPOS – Persoalan banjir yang kerap menimpa empat wilayah yakni Perum Metro Cilegon, lingkungan Kedung, Kependilan dan Martapura mendapat perhatian serius dari unsur masyarakat Kota Cilegon.
Persoalan tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak mendapat perhatian dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon .
Tokoh masyarakat setempat, Deni Juweni mengaku siap menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan dana pribadi.
“Jika mendapat izin dari Kementrian PUPR. Kami dan warga siap menyelesaikan persoalan banjir termasuk membangun terowongan di bawah jalan tol yang menjadi penyebab banjir yang tak kunjung terselesaikan,” kata kang Jen sapaan akrabnya, Senin (20/3).
Kang Jen mengaku geram atas tidak adanya tanggapan dari Kementrian PUPR untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap menimpa empat lingkungan di wilayahnya. Padahal Pemerintah Kota Cilegon sudah berkirim surat kepada Kementrian PUPR akan tetapi tidak ada tindak lanjut sampai dengan saat ini.
E-Paper BANPOS Terbaru
Oleh karena itu, kang Jen kembali menanyakan kepada Walikota Cilegon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kita Cilegon ihwal tindak lanjut dari surat yang dikirimkan waktu itu.
Lebih lanjut kang Jen memaparkan, dampak yang ditimbulkan dari persoalan banjir adalah kerugian harta benda. Bahkan sudah memakan korban nyawa. Salah satunya satu anak hanyut terseret air Kali Bonakarta belum lama ini. Begitu juga dengan korban meninggal pada tahun lalu.
Mirisnya kata kang Jen, persoalan tersebut sudah diketahui semua pihak, sampai Kementrian PUPR, Divisi Pemeliharaan PT MMS (Marga Mandala Sakti), Direktur Operasional PT MMS, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementrian PUPR, Bidang Tehnik (BPJT) Kementrian PUPR. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun.
“Sampai Pak Yandri Susanto (Anggota DPR RI Dapil Banten) menyebut persoalan ini perlu penanganan serius dan jangan di tunda-tunda lagi. Faktanya, sampai hari ini tidak ada progres apapun bahkan seperti cuek dengan persoalan yang menimpa masyarakat,” tutur Ketua Umum LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) Provinsi Banten ini.
