“Penjabat Gubernur tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan elemen-elemen lainnya. Termasuk bawahannya. Yang diperlihatkan hanya citra atau imej bahwa ia dekat dengan elemen-elemen masyarakat,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Ucu yang juga merupakan Koordinator Komunitas Relawan Jokowi (KRJ) Banten telah melakukan aduan kepada Kantor Staf Presiden (KSP), terkait dengan sejumlah polemik yang terjadi di bawah kepemimpinan Al Muktabar. Tujuannya yakni mengadukan kinerja Al kepada Presiden, yang memberikan mandat sebagai Penjabat Gubernur.
Adapun untuk permasalahan yang diadukan oleh Ucu yakni tiga persoalan yang disampaikan ke KSP. Persoalan pertama yakni terkait penetapan lima Pergub tentang SOTK, padahal Raperda SOTK-nya masih digodok oleh DPRD Banten. “Kedua, terkait soal status hukum Plt yang diangkat per 2 Januari 2023 yang diduga maladministrasi. Ketiga, soal adanya diskresi dalam batang tubuh kelima Pergub tersebut,” tutur Ucu.
Pengamat politik, Ikhsan Ahmad, mengatakan bahwa Al Muktabar sebetulnya terjebak dalam permainan politiknya sendiri. Al menurutnya, tengah terombang-ambing di antara arus kekuatan politik yang membawanya menjadi seorang Penjabat Gubernur.
“Penjabat sendiri sebenarnya terjebak dalam permainannya sendiri. Mengawali keterpilihan dirinya dengan menundukkan diri pada kekuatan politik tertentu, tetapi bingung dengan arus kekuatan politik yang dibawa oleh kekuatan politik tersebut,” katanya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Terombang-ambingnya Al Muktabar diantara arus kekuatan politik itu, tercermin dalam setiap kebijakannya yang disebut kurang jelas dan tidak terlihat arahnya. Hal itu karena minimnya pendirian dari seorang Al Muktabar, sebagai seorang Penjabat Gubernur.
“Sehingga menciptakan sosok figur pemimpin yang sulit ditebak. Bukan karena memiliki strategi, tetapi lebih banyak menghitung modal trust atau kepercayaan yang nyaris bangkrut dalam harmonisasi dan akselerasi birokrasi terhadap diri dan pelayanannya,” ucapnya.
Ia bahkan sangat yakin jika perjalanan birokrasi di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Al Muktabar, itu berjalan mundur. Bahkan, Reformasi Birokrasi yang sejatinya pembaharuan menuju good and clean governance, justru dibawa oleh Al terbenam ke dalam lumpur feodalisme.
