Kala itu, rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nawa Said Dimyati atau Cak Nawa, beragendakan pembacaan jawaban Pj Gubernur Banten, atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Dalam pelaksanaannya, Fraksi Partai Golkar diwakili oleh Fitron Nur Iksan, menginterupsi jalannya persidangan.
Fitron menegaskan bahwa kebijakan perampingan SOTK yang diinisiasi oleh Penjabat Gubernur Banten kurang tepat. Pasalnya, Al Muktabar selaku Penjabat Gubernur Banten, harusnya berfokus pada perapihan birokrasi, alih-alih perampingan birokrasi. Hal itu karena banyak persoalan birokrasi yang harus segera diselesaikan. Apalagi menurut Fitron, Al hanya rezim peralihan saja.
“Jangan sampai pemerintahan sementara ini, yang hanya peralihan, membuat keputusan terburu-buru dan akhirnya membuat pemerintahan definitif nanti jadi sulit. Mereka akan punya RPJMD, mereka akan punya visi-misi, mereka akan punya janji politik. Kalau ini dilakukan dan tidak sesuai, akan ada perubahan lagi. Jadi lebih baik fokus pada persoalan birokrasi yang memang ada saat ini,” ujarnya pada saat itu.
Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada, juga berpendapat demikian. Menurut dia, Al seharusnya tidak perlu repot-repot merombak SOTK yang ada di Pemprov Banten, karena tugas utama dari Penjabat Gubernur adalah menjalankan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah diberikan oleh Kemendagri.
“Ya jelas, urusan perampingan SOTK itu bukan urusan Penjabat Gubernur. Ibarat rumah, posisi kursi, ruang tamu, dapur, kamar tidur itu bukan diacak-acak oleh seorang Penjabat dengan sekehendak selera sendiri. Tugas Penjabat Gubernur itu menjalankan RPD Transisi yang sudah given dari Kemendagri. Itu mestinya yang harus jadi pijakan Al Muktabar,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (16/3).
E-Paper BANPOS Terbaru
Menurut Uday, tidak ada yang salah dengan rencana perampingan SOTK yang digagas oleh Al Muktabar. Namun, waktu pelaksanaannya yang menurut Uday tidak tepat. Apalagi jika dilakukan di tengah pelaksanaan APBD yang telah berjalan sesuai dengan putusan rapat paripurna akhir tahun 2022 lalu.
