JK: Jangan Hanya Asing Kita Bangga-Banggakan

JAKARTA, BANPOS – Senayan meminta agar pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dibenahi. Hal ini penting agar manfaat dari kekayaan sumber daya alam kita betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, jangan sampai sumber daya alam kita dikuasai segelintir pengusaha dan investor asing. Tidak boleh masyarakat Indonesia hanya kebagian masalah dan dampak kerusakan lingkungan hidup yang panjang dari pengelolaan sumber daya alam.
Dia lalu menyinggung konflik berdarah antar kelompok pe¬kerja di perusahaan smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan berbagai persoalan dari kegiatan tambang ilegal. Be¬lum lagi laporan Bank Indonesia yang menyatakan hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia.
“Akibatnya, devisa negara kita anjlok. Padahal cadangan sumber daya alam kita terus dikeruk untuk keuntungan pengusaha tambang tersebut,” ujar Mulyanto, prihatin.
Terpisah, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong agar lahan PT Vale bisa segera didis¬tribusikan ke para pengusaha lokal setelah izin perusahaan tambang nikel ini berakhir.
Dia pun mendorong Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama para gubernur lainnya di Sulawesi, menyiapkan langkah mengambil alih lahan tambang yang dulunya bernama PT International Nickel Corpo-ration (INCO) ini.
JK menuturkan, paradigma soal investasi sejatinya tidak hanya mengistimewakan inves¬tor asing. Sebab, investasi juga bisa dilakukan oleh para pengusaha lokal.
Dia lalu menyinggung kondisi terkini pertambangan di Tanah Air, khususnya di Sulawesi Selatan. Salah satunya soal tambang nikel yang ada di Ka-bupaten Luwu Timur.
“Apa kita di sini. Kita tidak punya tambang. Ada sih di Luwu Timur. Baru akan didistribusi,” ucap JK saat jadi pembicara dalam Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Soaraja Ball¬room Wisma Kalla Makassar, kemarin.
JK juga meminta kepada Andi Sudirman Sulaiman bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara untuk mengambil alih lahan tambang PT Vale yang izin operasinya akan segera berakhir. “Lahan PT Vale harus dikemba¬likan ke masyarakat,” tegasnya.
JK mengingatkan, konflik pengelolaan sumber daya alam sedapat mungkin harus bisa dimigitasi mengingat potensi konflik sudah sangat mengan¬cam stabilitas ekonomi daerah maupun nasional.
Dia lalu menyinggung konflik antara pekerja asing dan pekerja lokal yang terjadi di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang menewaskan dua orang pekerja asing dan pekerja lokal beberapa waktu lalu.
“Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar, konflik yang terjadi di Morowali,” tuturnya.
Menurutnya, konflik yang terjadi di Morowali Utara dise¬babkan oleh beberapa hal. Per¬tama, keselamatan kerja. Kedua kesejahteraan.
“Kerja keras, orang tahu semua nikel itu untungnya besar tapi gajinya tetap UMR rakyat biasa,” ujarnya.
Ketiga, lanjut Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini, ketidakadilan karena perbedaan signifikan antara upah tenaga kerja asing dan lokal. Sebab, tenaga kerja asing yang berasal dari China yang bekerja di Mo¬rowali Utara memiliki upah 4-5 kali dibanding pekerja lokal.
Keempat, karena masalah so¬sial, komunikasi tidak berkem¬bang, kehidupan yang berbeda dan sebagainya.
“Supaya ini tidak terjadi. Ti¬dak berarti mereka harus pulang, berhenti. Tapi kita harus maju. Jangan kekayaan itu kita hanya mendapatkan upah murah. Harus berkembang,” ungkap JK.
Pria kelahiran Bone ini mengaku telah berdiskusi dengan para pengusaha di Sul¬sel untuk bisa mengelola tam¬bang tersebut. Pengusaha lokal bisa masuk ke tambang, smelter, hingga produk akhir.
“Jangan orang asing kita kasih karpet merah. Jangan hanya orang asing kita bangga-banggakan. Wah hebat, ada investasi dari China, ada Inggris dan segala macam. Pandangan pemerintah mesti diubah. Kita bikin listrik, investasinya lebih Rp 10 triliun, hampir semua anak bangsa yang mengerjakan,” tegasnya.(RMID)