INDONESIA, BANPOS – Kaum perempuan rawan menerima money politic alias sogokan di setiap pemilu. Praktik yang mencederai demokrasi ini harus dihentikan.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengajak kaum perempuan meno¬lak menerima sogokan pada Pemilu 2024.
“Perempuan memang me¬miliki posisi lemah saat di¬hadapkan dengan politik uang yang terus menggerus kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia,” kata Ratna Dewi dalam keterangannya saat Seminar Nasional Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pemilu 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas yang dilak¬sanakan oleh PP Wanita Syarikat Islam (WSI) di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, belum lama ini
Bukan perkara mudah menghapus politik uang. Masyarakat, permisif dengan politik uang. Pemilih sudah dicap peserta pemilu, bakal meneri¬ma sogokan. Oleh karenanya, perlu penguatan organisasi perempuan dan investasi sosial yang masif. Sosialisasi bahaya politik transaksional harus terus digencarkan melalui ber¬bagai forum.
“Bahwa ini merusak demokrasi. Jika menerima, artinya melanggengkan politik transak¬sional dan menyuburkan korup¬si. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat,” akunya.
Di sisi lain, kata Ratna Dewi, ruang perempuan untuk berkiprah di dunia politik, amatlah besar. Misalnya saja pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, akan ada belasan ribu kursi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat yang diperebutkan.
Dia berharap, peran perem¬puan semakin kuat dan massif di dunia politik. Dengan terus mengkampanyekan politik ber¬sih, peluang perempuan untuk mendapatkan suara dan terpilih akan semakin besar.
“Suara kaum perempuan akan lebih mudah disampai¬kan kepada wakil perempuan. Semoga semakin banyak perempuan yang berkiprah di dunia politik dan memberi pembelajaran anti money poli¬tics,” tandasnya. (RM.ID)
Discussion about this post