Dukung Panglima Yudo Margono, Bamsoet Ingatkan Beragam Tantangan TNI

JAKARTA, BANPOS - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung serta meyakini, di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo Margono, TNI akan tetap kuat bersama rakyat, menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Bamsoet, sapaan akrab Bambang, juga mengingatkan, berbagai pekerjaan rumah sudah menanti Yudo saat menduduki jabatan Panglima TNI lebih kurang satu tahun hingga memasuki masa pensiun pada November 2023. Bamsoet menyatakan, memasuki tahun politik 2023, kondusivitas bangsa akan kembali menghangat. TNI harus tetap menjaga netralitas, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan menarik TNI dalam politik praktis. "Selain itu, dari faktor eksternal, TNI juga harus senantiasa mewaspadai sekaligus siap sedia mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara yang masih berpotensi dihadapkan pada berbagai konflik akibat ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan. Prinsipnya, tidak boleh ada sejengkal pun tanah, air, dan udara Indonesia yang diambil oleh pihak asing," ujar Bamsoet, di Jakarta, Senin (19/12). Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, faktor eksternal lain yang juga perlu diwaspadai adalah meningkatnya eskalasi ketegangan di Taiwan dan semenanjung Korea, hingga konflik bersenjata di beberapa negara, seperti Yaman, Ethiopia, Afghanistan, Myanmar, serta khususnya Rusia-Ukraina. Selain itu seiring laju perkembangan zaman, bangsa Indonesia dan TNI pada khususnya, juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang lebih kompleks, lebih canggih, dan lebih rumit. "Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer, karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Karena itu, TNI juga perlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara," jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, tantangan lain yang dihadapi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yakni mendukung maju, tumbuh, dan berkembangnya industri pertahanan nasional yang dilakukan pelaku usaha swasta dalam negeri. Sebagaimana sudah ditegaskan Presiden Jokowi, pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) harus diprioritaskan dari dalam negeri, baik melalui BUMN maupun dari pelaku usaha swasta nasional. "Masuknya peran swasta dalam industri pertahanan nasional telah memiliki landasan hukum, yakni sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara spesifik diatur dalam pasal 74 UU Cipta Kerja sebagai revisi dari regulasi terdahulu, yaitu pasal 11 ayat (1) huruf a UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Selain untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dalam negeri, keterlibatan swasta dalam industri pertahanan juga bisa menjadi penopang perekonomian nasional. Sekaligus mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan," pungkas Bamsoet.(RM.ID)

No Result