INDONESIA – BANPOS Senayan menyoroti rencana Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi Rp 5 ribu untuk perjalanan sepanjang 25 kilometer pertama. Kenaikan tarif dirasa belum tepat saat masyarakat masih berjuang bangkit dari pandemi.
Anggota DPR Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan, kenaikan tarif dasar KRL akan memberatkan masyarakat dan menimbulkan kontroversi. Apalagi, Presiden Jokowi mengatakan akan ter¬jadi krisis pada 2023. Sehingga, kenaikan tarif KRL perlu dikaji ulang.
“Kami meminta Pemerintah menetapkan tidak adanya ke¬naikan tarif KRL sampai tahun tertentu. Seperti halnya iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan tidak naik sampai tahun 2024,” ujar Suryadi dalam keterangan¬nya, kemarin.
Suryadi lantas merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah pen¬duduk miskin pada Maret 2022 masih sangat tinggi. Yaitu men¬capai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia. “Inflasi yang terjadi secara global juga turut mengerek naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat,” ujar Politikus PKS ini.
Suryadi menuturkan saat ini kondisi KRL masih mengalami overload atau penuhnya penumpang di luar kapasitas pada jam-jam sibuk. Kondisi tersebut membuat pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Tentunya akibat overload tersebut seharusnya KRL Commuter Line sudah bisa mengam¬bil keuntungan yang cukup besar tanpa perlu menaikkan tarif KRL,” saran dia.
Apalagi, kata Suryadi, sistem transit di Stasiun Manggarai sejak bulan Mei 2022 dianggap membuang waktu dan menyulitkan penumpang lansia. Ketidakadilan ini dirasakan oleh para penumpang KRL jurusan Bogor-Tanah Abang/Duri dengan adanya transit semacam ini.
“Begitu juga penumpang juru¬san Kampung Bandan via Pasar Senen, masih harus menunggu waktu yang lama pada saat jam-jam sibuk. Belum lagi masih banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di KRL,” ungkap dia.
Sedangkan dari sisi keuangan, Suryadi mencatat, Kemenhub telah menggelontorkan Rp 3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022. Ditambah dana penyertaan modal negara (PMN) juga telah diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (PTKAI) sebesar Rp 6,9 Tpada akhir 2021.
Discussion about this post