Raja Kasih Deadline Senin Koalisi Pemerintah Dibentuk

MALAYSIA, BANPOS - Anwar Ibrahim dan mantan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin, saling mengklaim menang dalam pemilu Malaysia, Sabtu (19/11). Kedua kubu itu merasa berhak membentuk pemerintahan. Nah lho. Hingga Minggu (20/11) siang, Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar, telah meraih 81 kursi. Sedangkan Koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin, meraih 73 kursi. Jumlah itu belum memenuhi suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Namun keduanya yakin dapat menemukan mitra koalisi hingga punya 112 kursi parlemen, syarat membentuk pemerintahan. Anwar menyebut, koalisinya sudah berbicara dengan sejumlah partai, dan mengklaim telah memperoleh cukup suara untuk membentuk pemerintahan. Sehingga, dia akan mengajukan semua dokumen kepada Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, untuk merinci dukungannya. Mantan Wakil PM Malaysia itu tidak merinci partai mana saja yang akan merapat ke koaisinya kepada publik. “Kami hanya dapat memberi tahu ketika kami telah melakukan audiensi dengan Raja,” terang Anwar, dilansir The Star, kemarin. Dia yakin Koalisi PN Muhyiddin tidak mungkin bisa mendapatkan suara mayoritas. Sebab, dukungan telah didapatkannya. Dia enggan menanggapi kemungkinan berkoalisi dengan Barisan Nasional (BN). “Saya tidak akan membahas rumor. Saya hanya membahas fakta,” ucapnya. Kata dia, koalisinya memiliki pandangan yang kuat terhadap korupsi, dan berkomitmen terhadap tata pemerintahan yang baik. “Kami mengikuti pemilu dengan prinsip memastikan negara ini tidak membiarkan korupsi, memperkuat tata pemerintahan yang baik dan fokus pada masalah ekonomi,” tegasnya. Senada dengan Anwar, Muhyiddin juga mengklaim koalisinya berhasil memperoleh suara mayoritas, dan siap membentuk pemerintahan. Dia siap bekerja sama dengan partai manapun, termasuk dari wilayah Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan. Namun, Muhyiddin menegaskan, pihaknya tidak akan merapat ke koalisi pimpinan Anwar. Muhyiddin mengklaim, koalisinya telah menerima surat dari Yang di-Pertuan Agong. Isinya, terkait syarat untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Kendati demikian, dia menolak membocorkan isi surat tersebut. Yang di-Pertuan Agong memberikan tenggat waktu hingga pukul 2 siang hari ini, bagi koalisi dan partai politik untuk membentuk pemerintahan dan mengajukan calon PM. Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan, Istana Negara telah menerima hasil resmi pemilu yang dilaksanakan Sabtu, (19/11), dari komisi pemilihan, Minggu (20/11), pukul 13.15 WIB. “Dokumen yang diserahkan Ketua Komisi Pemilu Tan Sri Abdul Ghani Salleh dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada partai politik yang berhasil meraih mayoritas sederhana, untuk membentuk pemerintahan baru,” ujarnya. Ahmad Fadil menambahkan, Raja telah menugaskan Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Datuk Azhar Azizan Harun untuk berkonsultasi dengan partai politik dan koalisi yang telah memperoleh kursi terbanyak di parlemen. Hasil pertemuan tersebut akan diinfokan Azhar ke Istana Negara. “Koalisi akan diminta untuk memberikan nama salah satu anggota parlemen yang mendapat kepercayaan untuk menjadi PM pada Senin, (21/11), pukul 14.00,” kata Ahmad Fadil. Dia menambahkan, Raja berpesan kepada rakyat dan pimpinan partai politik untuk menerima dan menghormati proses demokrasi serta menerima hasil pemilu dengan tenang dan terbuka demi stabilitas negara. “Raja mengingatkan bahwa negara membutuhkan pemerintahan yang stabil, berwibawa, dan berintegritas untuk kepentingan dan kedamaian negara,” pungkasnya. Perolehan suara Koalisi Barisan Nasional dalam pemilu kali ini jauh dari harapan. Situasi tersebut membuat kader-kader partai yang berada dalam koalisi mengungkapkan ketidakpuasan. Mereka meminta Presiden Partai Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi segera mengundurkan diri sebagai ketua koalisi. Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi salah satu yang meminta hal tersebut. Dia mengatakan, Ahmad Zahid harus mengikuti jejak mantan PM Najib Razak pada 2018, yang mengundurkan diri sebagai presiden UMNO. “Langkah mulia ini akan membantu pemulihan dan mendapatkan kembali kekuatan UMNO, sebagai partai tercinta kita,” ucap Hafiz. Direktur Operasional Pemilu BN wilayah Johor itu menambahkan, meski pihaknya harus menelan pil pahit, para pemimpin UMNO, termasuk dirinya, harus kembali dan mendengarkan suara rakyat. Kata dia, banyak pemimpin dengan potensi dan nama besar di UMNO, Partai Malaysian Chinese Association (MCA), dan Partai Malaysian Indian Congress (MIC) yang dikorbankan, karena Barisan Nasional tidak mendengarkan akar rumput. “Kita semua harus berani mengubah arah masa depan partai,” ujarnya. Dia mencatat, UMNO telah runtuh di bawah tsunami politik Melayu. Masyarakat telah menolak partai tersebut. Kata dia, BN dan UMNO hanya meraih sembilan kursi parlemen di Johor. “Tidak ada satu pun kursi parlemen di Perlis, Kedah, Penang, Melaka, Kelantan, dan Terengganu yang jatuh ke tangan kami,” tandasnya.(RM.ID)

No Result