Bamsoet lalu mengutip pernyataan Arif Satria, berbagai kader ICMI yang menjadi gubernur menceritakan bahwa mereka seringkali kesulitan berkoordinasi dengan bupati/wali kota di bawahnya, dengan alasan sama-sama dipilih langsung rakyat. Tidak heran jika seringkali bupati/wali kota tidak mau menghadiri undangan rapat yang disampaikan gubernur. Akibatnya tidak ada keselarasan antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot di bawahnya.
“Hal ini berbeda dengan keberadaan Pejabat Gubernur (PJ) yang ditunjuk Pemerintah, malah justru mendapatkan respons positif dari para bupati/wali kota. Tidak heran jika kini mulai berkembang wacana agar gubernur ditunjuk langsung Pemerintah Pusat sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di provinsi. Wacana tersebut sangat menarik jika dikaji lebih jauh oleh ICMI,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong agar ICMI menyiapkan kriteria pemimpin ideal untuk menyambut suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024. ICMI tidak berbicara tentang tokoh, melainkan berbicara tentang kriteria kepemimpinan. Sehingga masyarakat bisa memiliki gambaran tentang kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia dalam menyambut Indonesia pasca 2024 sekaligus mempersiapkan Indonesia memasuki Indonesia Emas 2045.
“Mengingat tantangan ke depan yang dihadapi Indonesia bukan hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga dipengaruhi oleh landscape ideologi dan geopolitik global. Antara lain masih maraknya penyebaran radikalisme, krisis energi, krisis pangan, krisis finansial, hingga perubahan iklim (climate change) yang dapat mengganggu stabilitas global dan dampaknya bisa jadi juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Untuk itu diperlukan pemimpin yang tangguh yang bisa memastikan kapal besar bernama Indonesia bisa tetap berlayar ditengah derasnya gelombang ombak Samudera,” pungkas Bamsoet.(RM.ID)
Discussion about this post