“Dalam rapat-rapat sering terjadi dinamika dan masing-masing anggota pun pasti mengajukan infrastruktur mewakili wilayahnya. Pokoknya infrastruktur di Banten harus segera terselesaikan,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, tentu menghadapi tantangan dalam penuntasan disparitas melalui pemerataan infrastruktur. Salah satunya yaitu perbedaan antara kemampuan ekonomi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Padahal di infrastruktur didalamnya ada Pendidikan, ini juga diminta adanya skala prioritas. jelas ada amanat 20 persen, bahkan mereka bisa minta lebih, karena infrastruktur dan sarana pendidikan belum memadai,” katanya.
Mengingat skala prioritas, pihaknya tidak bisa menghilangkan kebutuhan akan pemenuhan pada bidang kesehatan. Oleh sebab itu, baik Legislatif maupun eksekutif, harus pandai-pandai mengukur skala prioritas secara bersama-sama agar dapat memacu setiap sektor meningkatkan pendapatan dan terus menggali potensi pendapatan yang ada di wilayah Provinsi Banten.
“HUT ke-22 ini, kami berharap Pemprov dapat melihat persoalan provinsi banten kemudian mengimplementasikan gagasan-gagasan pembangunan di Provinsi Banten secara komprehensif, melibatkan stakeholder dan seluruh elemen masyarakat dan melihat kebutuhan prioritas yang paling mendesak, terutama harus menjadi kebijakan bersama, prioritas bersama dalam hal ini ketua DPRD dan Pj Gubernur Banten,” tandasnya.(MUF/ENK)
E-Paper BANPOS Terbaru
