CILEGON, BANPOS – Rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon Rahmatullah.
Menurutnya, program atau janji politik Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta masih jauh dari angan-angan terbukti hingga saat ini saja serapan anggaran masih rendah. “Yang jelas kalau serapan masih jauh, semua janji politik omdo (omong doang), nggak ada yang terealisasi,” kata Rahmatullah saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (21/9).
Dikatakan Rahmatullah, dalam target tahunan seharusnya Pemkot Cilegon ada program yang dicapai dan dinikmati masyarakat. Oleh sebab itu, para Kepala OPD lebih baik menyatakan ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas.
“Baru kali ini kita melihat serapan secara keseluruhan belanja belum sampai 50 persen. Bagaimana sebuah janji politik program kepala daerah itu bisa terealisasi kalau serapan enggak nyampe 50 persen,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung terkait rendahnya serapan pada sektor infrastruktur yang realisasinya masih nol persen. Lanjut Rahmatullah, infrastruktur merupakan hal penting dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dan memajukan ekonomi daerah.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Citra sebuah kota pemerintahan itu harus dilihat dari infrastrukturnya, kalau infrastruktur masih kacau jangan harap investor mau berinvestasi,” jelasnya.
Rendahnya serapan anggaran terhadap capaian program pemerintah diprediksi bakal menimbulkan SILPA lebih besar dari sebelumnya. “Ya kalau serapannya masih di bawah 50 persen ya otomatis SILPA-nya akan lebih dari Rp500 miliar, tahun kemarin aja SILPA-nya udah Rp469 miliar,” ungkapnya.
Rahmatullah pun mengancam, apabila serapan tersebut belum tercapai, Banggar DPRD Kota Cilegon tidak akan ikut dalam rapat RAPBD Perubahan 2022 dan akan walkout dari pembahasan tersebut.
“Kita nggak akan membahas RAPBD Perubahan 2022, sudah kesepakatan dengan seluruh anggota Banggar dan pimpinan dewan kalau serapannya masih kecil. Pokir (pokok pikiran) juga tidak diserap, tidak dijalankan, yang reguler kemarin apalagi di perubahan tidak ada. Kami nggak akan membahas RAPBD 2022 kami akan walkout, semua Banggar,” tegasnya.
Discussion about this post