“Jadi kita bisa tau seperti apa kualifikasi tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan kemudian juga umurnya dan kelayakannya,” jelasnya.
“Dengan kegiatan yang lancar tentunya waktu bongkar muat makin cepat maka juga biaya logistik bisa ditekan,” tambahnya.
Selain itu, dirinya mengaku dengan adanya program tersebut kargo yang diangkut bisa diketahui dengan pasti jumlahnya. “Kargo yang diangkut juga bisa diketahui dengan pasti jumlahnya,” ucapnya.
Dirinya berharap supaya ini bisa dirasakan manfaatnya seluruh stakeholder dan ke depannya akan diterapkan di lingkungan Pelindo lainnya.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Banten Brigjen Pol Hermanta meminta semua pihak untuk saling berkoordinasi dan menguatkan komunikasi satu sama lain. Ia menyebut, tujuan sistem ini tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan dari BUP Pelindo selaku operator pelabuhan, para pengerah dan penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat serta asosiasi-asosiasi jasa kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Pelindo Regional 2.
“Saya selaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Banten mengapresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih atas kontribusi, kinerja dan dukungan hingga terlaksananya penerapan sistem layanan STID dan Simon TKBM ini di Pelabuhan Banten,” ujarnya.
“Harapannya seluruh wilayah Pelindo dapat menerapkan sistem STID dan Simon TKBM ini, sebagai salah satu langkah pembenahan terhadap tata kelola kepelabuhanan yang memberikan dampak terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan di kawasan pelabuhan,” tambah Hermanta.
Ketua DPD Aptrindo Banten, Syaiful Bahri mengatakan siap mengikuti peraturan yang diterapkan pemerintah dan siap berkoordinasi dengan semua pihak khususnya KSOP Kelas I Banten dan Pelindo Banten. Ia menegaskan asosianya mendukung penuh implementasi Single Truck Indentification Data (STID) di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten.
Selain untuk menertibkan operator truk agar lebih profesional dalam manajemen pengelolaanya, dengan STID diharapkan identitas trucking lebih dapat dipertanggung jawabkan.
Discussion about this post