Dalam pandangan fraksi, Demokrat menolak tegas rencana pemerintah menaikkan harga BBM karena masyarakat sedang susah. Namun, di akhir pidatonya, dia juga ikutan mengkampanyekan AHY sebagai capres.
“Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, AHY presiden!” ujar Irwan. Isi ruang rapat paripurna pun riuh lagi.
Rapat Paripurna diakhiri dengan persetujuan mayoritas fraksi untuk membawa RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangan untuk pembahasan tingkat lanjut.
Lalu apa kata pengamat soal kelakukan DPR? Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati meminta, para politisi menahan diri. Sebab, belum saatnya berkampanye.
“Kalau soal aturan memang tidak ada aturan yang jelas, karena sekarang belum ada peserta Pemilu. Tetapi menurut saya ini bisa diingatkan, bahwa belum waktunya untuk berkampanye,” pesan Khairunnisa, kemarin.
Sementara, Founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio meminta, anggota DPR belajar menahan sikapnya. Artinya harus bisa memilih di mana waktu dan tempat yang pantas untuk melakukan aksi-aksi kampanye.
Sebagai wakil rakyat, mereka harus belajar untuk menjadi negarawan. Salah satu yang harus dilalukan dengan memilih mana kepentingan yang harus diprioritaskan. Tidak melulu mengedepankan urusan partainya.
“Jadi kepentingan golongan itu sebaiknya tidak di dalam ruang parlemen yang memang jadi ruang perwakilan rakyat. Silakan berkampanye, tapi di luar gedung DPR, dan tidak di agenda resmi parlemen,” ujar pengamat politik yang akrab disapa Hensat ini.
Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Dia juga meminta para politisi Senayan menjunjung tinggi etika. Karena kemarin yang tengah berlangsung Rapat Paripurna, bukan waktu berkampanye.
“Jangan agendanya A malah yang dilakuin agenda B. Ibaratnya, kira-kira mereka ini menyelam sambil minum air. Sambil Rapat Paripurna, sambil mempromosikan capresnya masing-masing,” sindir Ujang.
Ia meminta politisi DPR menjaga marwah wakil rakyat, dengan memahami kerja-kerja kedewanan. Sebab, dengan perkembangan teknologi saat ini, rakyat bisa menantau langsung tindak-tanduk anggota DPR.
Discussion about this post