Berdasarkan laporan, penanganan kesehatan terealisasi Rp 35,4 triliun atau setara 28,9 persen dari pagu Rp 122,54 triliun.
“Ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, perpajakan kesehatan, dan dukungan anggaran belanja daerah,” terang Airlangga.
Rinciannya, perlindungan masyarakat tersalurkan Rp 82,3 triliun atau 53,2 persen dari pagu.
Alokasi ini digunakan, antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp 7,2 triliun untuk 23,9 juta penerima.
Kemudian, BLT Desa Rp 17,1 triliun untuk 7,5 juta KPM, serta untuk program bantuan bagi pedagang kaki lima dan warung nelayan Rp 1,3 triliun dan kartu Prakerja Rp 8,9 triliun untuk 2,5 juta peserta.
Berikutnya, untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi Rp 60,4 triliun atau 33,8 persen dari pagu sebesar Rp 178,32 triliun.
Anggaran ini, antara lain dipergunakan untuk kegiatan padat karya, infrastruktur dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Juga, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan Industri, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta insentif perpajakan.
“Di sini fungsi APBN sebagai shock absorber dan Program PCPEN ini seluruhnya dilaksanakan sesuai dinamika,” tandas Airlangga. (RMID)
Discussion about this post