JAKARTA, BANPOS-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, sedang sibuk menghitung untung-rugi kenaikan harga BBM dan mencari formula tepat agar APBN selamat dan rakyat juga tak merasa berat. Namun, meski sudah rapat maraton, Airlangga-Sri Mul-Tasrif belum juga menemukan solusi manis.
Rapat tersebut dilakukan mulai dari di DPR, di Istana, sampai di Kemenko Perekonomian. Selasa (22/8), Sri Mulyani rapat dengan Badan Anggaran DPR. Di rapat ini, disampaikan berbagai asumsi makro dalam penganggaran subsidi energi sudah tidak sesuai kondisi.
Misalnya, tingkat konsumsi BBM berpotensi menyentuh 29 juta kiloliter, padahal penambahan subsidi menggunakan asumsi 23 juta kiloliter. Kemudian, harga dunia di angka 104,9 dolar AS per barel, padahal Pemerintah mematok asumsi 100 dolar AS. Lalu, nilai tukar rupiah pun masih bergerak di kisaran Rp 14.750, sementara asumsi APBN adalah di 14.450. Jika kondisi itu terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp 189 triliun. Sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp 700 triliun.
“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp 502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp 698 triliun,” ucap Sri Mul.
Ia menyampaikan 3 alternatif Pemerintah terhadap BBM bersubsidi di tengah meningkatnya harga minyak mentah. Pertama, menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi yang dampaknya beban terhadap APBN meningkat. Kedua, mengendalikan volume BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar. Ketiga, menaikkan harga BBM subsidi tersebut.
Kemarin, giliran Arifin yang rapat di DPR. Bersama Komisi VII DPR, Arifin membahas mengenai alternatif-alternatif yang bisa diambil atas melambungnya harga minyak dunia ini.
Di waktu yang hampir sama, di Istana Kepresidenan juga digelar rapat serupa. Usai dari Istana, rapat dilanjut di Kantor Kemenko Perekonomian. Yang hadir adalah Sri Mul, Arifin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, dan Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury.
Discussion about this post