“Membengkaknya subsidi terjadi karena sulitnya menemukan instrumen pengendalian BBM bersubsidi akibat selisih harga yang terlalu besar antara harga keekonomian dan harga subsidi,” jelasnya.
Anggota Komisi VII Mulyanto menuding Pemerintah super tega bila menaikkan harga BBM dalam kondisi seperti ini. Dalam masa pemulihan ekonomi nasional seperti sekarang, Pemerintah harusnya memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil. Bukan malah membebani dengan menaikkan harga BBM.
“Hal tersebut justru akan menyebabkan terjadinya inflasi, sehingga kami minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sekarang,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, kemarin.
Mulyanto bilang, kenaikan harga BBM hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak pandemi Covid-19. Presiden Jokowi mestinya memperhatikan kondisi riil masyarakat ini.
Sebagai presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat, lanjutnya, maka Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini. Apalagi APBN tahun 2022 surplus selama beberapa bulan belakangan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikan harga BBM,” wanti-wanti dia.
Mulyanto menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas. “Ini tentu akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan,” tegas Mulyanto.
Lagi pula, lanjutnya, sejak puncaknya di bulan Juni 2022, harga minyak dunia terus melorot, baik WTI crude maupun Brent crude, menuju harga 80 dolar Amerika per barel. “Logikanya jadi terbalik bila Pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi,” pungkasnya. (RMID)
