Menurutnya, ada tiga hal yang akan dibenahi dalam transformasi layanan primer kesehatan. Pertama, standarisasi layanan kesehatan. Kedua, kelembagaan dan struktur organisasi. Dan ketiga, digitalisasi masif dalam sistem pelayanan.
“Dalam hal ini, Kemenkes akan mengaktifkan kembali 300 ribu posyandu di seluruh RT. Kemudian, akan ada posyandu prima di sepuluh ribu kelurahan dan 74 ribu desa,” ungkapnya
Fokus layanan kesehatan yang tersedia akan distandarisasi dan dilengkapi, dari sebelumnya hanya melayani ibu dan bayi, kini menawarkan paket untuk seluruh usia. Mulai dari anak, remaja, hingga lansia.
Di level posyandu yang datang ke rumah, ada 12 paket layanan kesehatan. Di posyandu prima ada 21 paket. Dan di puskesmas, sekitar 30 paket.
Hal ini penting, lantaran jumlah puskesmas yang ada belum mencukupi untuk melayani kesehatan masyarakat. Apalagi, puskesmas hanya berada di tingkat kecamatan.
Kemudian, transformasi layanan primer kesehatan, sistem kelembagaan posyandu hingga puskesmas akan dirapikan. Hal ini meliputi struktur organisasi dan anggaran yang ada di dalamnya.
Sementara digitalisasi masif, diharapkan mempermudah proses pelayanan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Setiap data yang dimasukkan dari fasilitas kesehatan akan masuk juga ke dalam platform digital yang dapat diakses secara real time oleh pihak terkait.
Selain peran Kemenkes, untuk penerapan transformasi layanan kesehatan primer juga berperan Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BKKBN, beserta Pemerintah Daerah.
Sebagai informasi, integrasi pelayanan kesehatan primer ini akan diterapkan terlebih dahulu di lokasi uji coba selama tiga bulan, yaitu 9 provinsi yang mewakili 4 setting wilayah di Indonesia yaitu perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil.
Kesembilan lokasi yang menjadi lokasi adalah Kabupaten Rokan Hilir Riau, Kabupaten Garut Jawa Barat, Kota Surabaya Jawa Timur, lalu Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
Selain itu, ada Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, Kota Tual, Maluku, dan Kabupaten Keerom, Papua. (DID/ACH/AZM/RMID)
Discussion about this post