Ratu Ria mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat bersama Komisi 1 DPRD yang membawahi 13 OPD, 10 diantaranya tidak menyerap anggaran hingga 100 persen. Meski begitu, ia menyebut serapannya masih cukup baik dengan rata-rata capaian lebih dari 80 persen.
“Anggaran tidak terserap disampaikan karena beberapa faktor, mulai dari kegiatan temuan BPK yang ada pengembalian, penyerapan dari gaji, atau listrik, dan pengadaan yang menggunakan e-katalog yang setiap bulan ada perubahan harga,” tandasnya.
Walikota Serang, Syafrudin menyebutkan bahwa jumlah SiLPA tahun 2021 sebesar Rp120,2 miliar adalah dampak dari sisa lelang, efisiensi, dan lainnya. Namun ia mengatakan terkait dengan realisasi belanja di APBD 2021, secara umum besaran anggaran belanja daerah mencapai 93,24 persen.
“Iya, SILPAnya ada dari DAK (Dana Alokasi Khusus), Bankeu (Bantuan Keuangan). Memang capaian ini turun sebesar 2,22 persen dibandingkan realisasi belanja di tahun 2020 yang mencapai 95,46 persen,” ungkap.
Meski begitu, jika dilihat secara nominal, realisasi belanja daerah di tahun 2021 lebih besar 5,53 persen dibandingkan realisasi belanja di tahun anggaran 2020 yang tercatat Rp1,3 triliun. Berdasarkan laporan, realisasi anggaran tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1,49 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,3 triliun.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Salah satu faktor penyebab turunnya tingkat capaian realisasi belanja karena tidak adanya perubahan APBD tahun berkenaan,” ucapnya. (MUF/AZM)
