LEBAK, BANPOS – Guru PAI mengaku merasa tersisihkan dikarenakan, kuota Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bawah naungan Dindik Lebak yang dibatasi, sementara jumlah kebutuhan masih banyak, dan mereka pun meminta hak yang sama dengan guru bidang study yang lain untuk kebutuhan di SD dan SMP. Dalam hal ini, Aliansi Guru PAI (AGPAI) Kabupaten Lebak pun mengancam akan menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Lebak dalam beberapa hari ke depan.
Disebutkan, rencana aksi tersebut merupakan bentuk protes kecewa para guru honorer PAI terhadap kebijakan Bupati Lebak yang tidak mengusulkan kuota guru PAI dalam rekrutmen P3K Tahun 2022.
Ketua AGPAI Lebak, Edi Cahya Purnama Alam kepada BANPOS, Sabtu (28/5) mengatakan, guru PAI telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Dindik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) serta DPRD Lebak. Mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk mengakomodir aspirasi mereka.
“Aspirasi kami para guru honorer PAI, pemerintah daerah menyediakan kuota P3K untuk para guru honorer. Sehingga para guru honorer PAI yang sudah lama mengabdi diberi hak yang sama, bisa diangkat menjadi P3K,” ujar Edi Cahya.
Menurut Edi Cahya, hasil audiensi dengan Dindik, BKP-SDM dan DPRD Lebak, mereka berjanji akan memperjuangkan aspirasi guru PAI. Namun faktanya kuota P3K dari guru honorer PAI tidak ada, karena tidak pernah diusulkan Bupati.
“Pemkab Lebak seperti tidak ada keberpihakan terhadap guru honorer PAI yang telah mengabdi di sekolah bertahun-tahun. Padahal, kami juga telah berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa di Kabupaten Lebak. Namun kecewanya lagi, Kabupaten Lebak adalah salah satu daerah yang justru pada Tahun 2022 ini tidak mengusulkan formasi kuota guru lagi ke pemerintah pusat hingga batas waktu yang ditentukan habis, padahal itu sudah dibuka peluangnya oleh pemerintah pusat,” terangnya.
Dikatakan, dengan demikian AGPAI akan turun ke jalan bersama para guru honorer PAI Lebak di 28 kecamatan. Upaya itu di harapkan berhasil dalam menekan pemerintah pada kebijakan membuat keputusan yang berpihak ke guru honorer PAI.
Discussion about this post