Kisruh 3 Periode Jabatan Presiden, Residu Demokrasi yang Tak Usai

Checking Opini Publik dan Operasi Politik Hukum yang Tertunda atau Gagal ?
Sejak bergulir akhir 2019 lalu, kita dapat melihat pihak yang melontarkan wacana tersebut bervariasi. Diantara yang ingin saya jelaskan adalah pihak Istana, Partai Poltik dan Kelompok Masyarakat. Dari unsur Istana, Wacana tersebut justru disampaikan oleh Pembantu Presiden Jokowi dengan dalih-dalih yang mengarahkan Jokowi layak untuk 3 periode atau diperpanjang masa jabatannya. Meskipun belakangan ada peringatan dan keterangan dari Jokowi, sikap tersebut tampaknya belum menggambarkan kepastian. Sebab dalam mengukur fakta objektif ucapan Jokowi dapat kita buktikan sebagai ucapan yang dinamis bahkan syarat dengan kebohongan. Kesadaran publik semacam ingin di uji, bahwa ucapan para menterinya bukan bagian dari Komunikasi Politik Presiden. Dapatkah publik mempercayai itu jika tidak dilakukan evaluasi yang serius terhadap para Pembantu-pembantunya tersebut ?. Jika tidak, tentu akan membuka tabir keraguan-keraguan baru, bahwa Istana sedang tidak solid ?, Atau memang sedang merencanakan operasi politik hukum dengan target capaian masa jabatan presiden ?.

Dilain pihak, wacana yang digulirkan oleh petinggi PKB,PAN,dan GOLKAR tidak dapat di simplifikasi sebagai wacana demokrasi yang biasa. Mengingat partai adalah entitas politik di MPR RI yang memiliki power politik dalam urusan politik hukum Indonesia. Terlebih ketiga Partai tersebut adalah bagian dari koalisi Politik di MPR RI yang mendukung Pemerintahan Jokowi- Maaruf Amin. Apakah partai-partai tersebut memiliki produk kajian menyoal aspek konvensi ketatanegaraan secara komprehensif, sehingga jabatan Presiden dilihat sebagai variabel yang perlu ditinjau ?. Atau hanya manuver politik untuk menjerumuskan, bahkanatau memimpikan kepemimpinan seperti Jokowi, sehingga perlu dicalon dan dimenangkan kembali pada periode selanjutnya ?. Menukil perspektif dari tulisan yang ditulis Adian Napitupulu, memberi kesan pembelaannya terhadap Jokowi dan tudingannya kepada Pihak-pihak tersebut dengan istilah “Lempar Batu Sembunyi Tangan”, bahkan sampai pada kesimpulan tanya mengenai upaya penggulingan kekuasaan Jokowi. Hingga tulisan ini ditulis, belum ada keterangan maupun bantahan untuk meluruskan asumsi Adian tersebut.